Pengamat: Pencoretan Indonesia sebagai Negara Berkembang Berdampak Buruk

Fithra Faisal Hastiadi Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia menilai keputusan Amerika Serikat (AS) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang berpotensi menimbulkan dampak negatif atau buruk ke depan.

“Dalam konteks ini saya rasa pertimbangannya lebih ke politis daripada teknis, yakni ingin mengeluarkan Indonesia dari fasilitas yang biasa diterima negara berkembang,” kata Fithra dilansir Antara di Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Fithra mengatakan ada beberapa ketentuan untuk mengklasifikasikan sebuah negara menjadi negara maju. Misalnya, sektor industrinya harus mampu berkontribusi terhadap Gross Domestic Product (GDP) minimal 30 persen.

“Kalau dilihat dari ukuran negara maju Indonesia belum masuk ke sana karena negara maju adalah negara yang berkontribusi industrinya terhadap GDP sudah 30 persen ke atas,” katanya dilansir Antara.

Dia bilang meskipun saat ini industri di negara-negara maju kontribusinya terhadap GDP turun, namun negara tersebut telah melewati tahapan sebagai negara industri sehingga dapat terkategori sebagai negara maju.

“Setelah melewati tahap itu baru bisa masuk kategori developed. Meskipun sekarang negara maju kontribusi industri terhadap GDP turun tetapi mereka sudah melewati tahapan sebagai negara industri,” katanya.

Berikutnya, ketentuan yang dapat mengkategorikan sebuah negara menjadi maju adalah melalui pendapatan per kapita yang harus di atas 12 ribu Dolar AS per tahun. Berdasarkan data yang dia punya Indonesia sekarang baru sekitar 4 ribu Dolar AS per tahun.

“Hal yang bisa kita lihat lainnya adalah income per kapita yang kalau negara maju itu adalah di atas 12 ribu dolar AS per tahun di mana kita di bawah 4 ribu dolar AS per tahun,” ujarnya.

Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau HDI (Human Development Index) juga menjadi salah satu tolak ukur yaitu semakin tinggi IPM maka semakin tinggi kemakmuran masyarakat di negara tersebut.

“Kalau HDI sudah di atas 0,85, itu sudah menjadi negara maju. Kita masih 0,7. Sebenarnya itu sudah cukup baik, tapi belum bisa dikategorikan sebagai negara maju,” katanya.

Karena itu, menurutnya, pencabutan status negara berkembang akan menyebabkan Indonesia tidak menerima fasilitas Official Development Assistance (ODA) yang merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi.

Melalui ODA, sebuah negara berkembang tidak hanya mendapat pendanaan dari pihak eksternal melainkan juga memperoleh bunga rendah dalam berutang.

“Kita bicara mengenai hubungan utang, maka kita tidak dapat lagi klasifikasi ODA. Karena dengan itu kita bisa mendapat bunga yang murah. Kalau di bawah 4 ribu dolar AS bisa dapat 0,25 persen,” katanya.

Fithra melanjutkan, dampak terburuk pencoretan Indonesia dari negara berkembang ada di sektor perdagangan. Dengan status negara maju Indonesia akan jadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi karena tidak difasilitaskan lagi sebagai negara berkembang.

“Apalagi kita sekarang sudah menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status ini,” ujarnya.

Fithra menyarankan agar pemerintah dapat menyiapkan strategi dalam menghadapi hal ini seperti memperkuat pasar non tradisional karena pasar AS dengan berbagai gejolak yang terjadi sudah tidak dapat diandalkan.

“Selama ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi harus dilihat lebih konkrit lagi karena AS, dengan adanya berbagai gejolak, saya rasa sudah tidak bisa diandalkan lagi,” katanya.

Sementara itu, Fithra menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mayoritas ditopang faktor domestik sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan kontribusi ekonomi internasional.

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk fokus dalam mempertahankan konsumsi domestik saja belum cukup untuk membebaskan Indonesia dari middle income trap.

“Kontribusi ekonomi masih didominasi faktor domestik, selama ini belum signifikan kontribusi ekonomi internasional terhadap Indonesia. Tapi kalau untuk tumbuh, masih tertinggal dari Vietnam, Malaysia, Fillipina, dan Thailand,” katanya.

Perlu diketahui, Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dan empat negara lain dari daftar negara berkembang. Selain Indonesia, negara lain yang dicoret dari daftar itu antara lain China, Brasil, India, dan Afrika Selatan.

Kantor Perwakilan Dagang AS mengeluarkan pemberitahuan ini pada 10 Februari lalu. USTR sedang merevisi metodologi negara berkembang dengan tujuan investigasi atas bea balik, sebuah bea yang dikenakan pada impor, karena kebijakan yang sudah dimulai sejak 1998 silam itu sekarang sudah usang.(ant/tin)