Penyelidikan Kasus Jiwasraya Cukup dengan Panja Karena Sudah Transparan

Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP menegaskan jika mayoritas fraksi di DPR (PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP) minus Demokrat dan PKS, sudah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan pengembalian dana 1,5 juta nasabah Jiwasraya.
‎
“Dari 1,5 ribu nasabah itu ada 17 ribu nasabah besar dengan total Rp16 triliun, dan kebutuhan seluruhnya Rp32,9 triliun, dan untuk menyehatkan Jiwasraya,” tegas Darmadi dalam diskusi “Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Siapa yang Berkepentingan?” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Karena itu kata Darmadi, pansus itu tidak perlu dibentuk kalau Panja lebih efektif untuk pengembalian dana nasabah sekaligus penyehatan kembali PT. Jiwasraya.

“Mulai Maret 2020 ini pemerintah sudah menjamin pengembalian,” ujar dia.

Sementara Dimyati Natakusumah anggota fraksi PKS DPR RI menjelaskan kalau Panja tidak bisa memanggil paksa berbagai pihak yang diduga terlibat. Sebaliknya, pansus bisa memanggil paksa stakeholder.

“Jadi, kalau pansus bisa membongkar semua yang diduga terlibat secara masif. Berapa dana yang digelontorkan, siapa penerima manfaat, dan siapa pengemplangnya akan diketahui,” tegas Dimyati.

Menurut Dimyati, biasanya pengemplang uang negara berkaki 4 hingga 5. Mereka itu antara lain birokrasi (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang dikenal penjahat kerah putih (white colar crime), auditor, pengusaha (Benny Tjokro dll), oknum penegak hukum, dan broker.

“Jadi, buku cinta Benny Tjokro harus dibuka, jangan berhenti di Benny Tjokro saja,” tegasnya.

Sementara itu Syarif Hasan anggota fraksi Demokrat DPR RI berharap baik pansus maupun panja bertujuan agar pemerintahan dan demokrasi ini baik, dan rakyat sejahtera. Sehingga semua harus menjalankan amanat rakyat dengan bertanggung jawab.

“Usulan pansus mesti diumumkan di paripurna DPR,” pungkas Syarif yang juga Wakil Ketua MPR RI ini.(faz/iss)