KPI : Daerah Perbatasan Rindu Konten Televisi Nasional

Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam rapat tersebut beberapa di antaranya membahas soal siaran-siaran di perbatasan dan juga soal pengawasan.

Agung Suprio Ketua KPI Pusat menjelaskan kalau pihaknya telah melibatkan stake holder untuk membuat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Diharapkan P3SPS ini nanti akan dipatuhi lembaga penyiaran.

“Kami melibatkan stake holder untuk membuat P3SPS. Jadi ketika dibuat ini akan dipatuhi oleh lembaga penyiaran,” ujar Agung dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
‎
Soal penyiaran digital di area perbatasan, Agung menyayangkan karena di daerah perbatasan masih terdapat luberan siaran asing, bahkan ada yang tidak ada siaran sama sekali di daerah perbatasan padahal mereka sangat rindu konten televisi nasional.

Menurut dia, KPI juga membaca data, kalau 10 persen iklan di Indonesia itu sudah beralih ke media baru. Kalau di luar negeri bahkan sudah mencapai 30-50 persen.

Terkait konten lokal, kata Agung, KPI berharap diberikan kewenangan untuk mengawasi media baru. “Terkait progres pengawasan terkait isi siaran, saat ini televisi yang diawasi KPI ada 16. Kami juga memberikan sanksi apabila mereka melanggar aturan,” tegasnya.

Dalam RDP tersebut KPI menyampaikan kalau rencana kegiatan 2020 melakukan sosialisasi penyiaran digital di daerah perbatasan dengan berkoordinasi ke pemda dan Kominfo. Selain itu juga mendorong lembaga penyiaran swasta untuk berpartisipasi menyalurkan program siaran di daerah perbatasan, melakukan workshop evaluasi penyiaran digital perbatasan dan berkoordinasi dengan Kominfo dan TVRI untuk memberikan kemudahan perizinan.(faz/iss)