Kemensos: Prioritas PKH Tahun 2020 untuk Daerah Tertinggal Terpencil dan Perbatasan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan prioritas dalam postur anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos), tahun 2020.

Dari total anggaran Rp31,38 triliun, Linjamsos mengalokasikan 98,62 persen untuk PKH.

Penegasan itu disampaikan Harry Hikmat Direktur Jenderal Linjamsos, Kemensos, dalam forum rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, siang hari ini, Senin (10/2/2020), di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

“PKH adalah satu program prioritas nasional yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Makanya, program itu perlu mendapat dukungan banyak pihak,” ujarnya di hadapan Ace Hasan Syadzili Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang memimpin rapat.

Harry menjelaskan, tujuan PKH bukan cuma perbaikan akses, tapi juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Selama ini, PKH dikenal untuk mengurangi beban dan perbaikan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan. Sekarang, arahannya sudah diupayakan supaya ada peningkatan pendapatan masyarakat,” imbuhnya.

Sasaran program PKH, lanjut Harry, dibagi dalam lima kategori, yaitu ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, disabilitas berat dan lansia.

Pada 2020, jumlah penerima PKH mencakup ibu hamil sebanyak 137 ribu orang dengan maksimal 2 kali kehamilan, anak usia dini sebanyak 3,15 juta orang, anak sekolah sebanyak 12,71 juta orang, disabilitas berat sebanyak 105 ribu orang, dan lansia sebanyak 1,03 juta orang.

“Secara teknis dalam program Linjamsos 2020 ini kami memusatkan dampak dari PKH untuk bisa berkontribusi dalam penurunan angka gizi buruk dan stunting. Salah satunya, meningkatkan indeks untuk komponen bantuan kepada ibu hamil dan anak usia dini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dirjen Linjamsos juga mengungkap prioritas program PKH tahun ini untuk daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

“Orientasi ke depan sudah tentu membangun sistem perlindungan sosial adaptif dan komprehensif dan juga melaksanakan reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Dalam forum itu, sejumlah Anggota Komisi VIII menyampaikan saran, kritik dan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai PKH.

Ina Ammania Anggota Fraksi PDI Perjuangan berharap, program PKH bisa tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan.

“Kadang saya melihat yang sudah tidak miskin, masih masuk daftar KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Beberapa waktu lalu di Ponorogo saya melihat ada yang pakai gelang, pakai handphone, tapi datanya ada sebagai penerima bantuan,” ungkapnya.

Legislator yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur VII meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi tersebut berharap, data yang dipakai Kemensos benar-benar terverifikasi.(rid/tin/ipg)