Reses di Gununganyar, Ketua DPRD Surabaya Dicurhati Soal SMA/SMK Negeri

Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya menggelar kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat di Gununganyar. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mendapatkan curhat tentang kebutuhan pembangunan sekolah menengah umum dan kejuruan.

“Kapan Kecamatan Gununganyar akan dibangun SMA Negeri dan SMK Negeri? Di sini banyak tanah pemerintah. Kami sudah menunggu bertahun-tahun,” kata Syamsul, warga Kelurahan Rungkut Tengah, mengadukan dalam kegiatan reses itu, Sabtu (1/2/2020) malam.

Pembangunan sekolah SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kecamatan Gununganyar, sudah disuarakan lantang berbagai pihak sejak lama.

Jika musim penerimaan siswa baru, anak-anak di kecamatan yang terletak di timur selatan, di pesisir pantai, Kota Surabaya itu harus mendaftar ke kecamatan tetangga, jika mau mendaftar ke SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri.

“Baru 3 tahun ini, dibangun satu SMP Negeri dan bisa menampung anak-anak warga Gununganyar. Kalau bisa ditambah lagi pembangunan SMP Negeri. Juga dibutuhkan SMA Negeri dan SMK Negeri,” kata Syamsul seperti dalam edaran persnya.

Adi Sutarwijono menjelaskan, saat ini jenjang pendidikan SMA dan SMK di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedang Pemerintah Kota Surabaya mendapat kewenangan pengelolaan PAUD, SD dan SMP.

“Yang untuk usulan pembangunan lagi SMP Negeri, akan kita sampaikan pada Wali Kota Surabaya Bu Risma. Juga akan dperjuangkan Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPRD,” ujar Adi, yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.

Sekarang, akibat pembangunan di Kota Surabaya, akses keluar-masuk Gununganyar relatif lebih mudah. Yakni, dengan dibangunnya Jalan Raya MERR yang dinamai Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, yang tembus ke jalan tol di perbatasan Pondok Chandra.

Pembangunan Jalan MERR dikerjakan ketika era Wali Kota Bambang DH dilanjutkan oleh Wali Kota Tri Rismaharini.

Adi Sutarwijono juga menerangkan, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Tri Rismaharini mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari Rp 2 triliun, atau 21 persen, dari total APBD 2020 sebesar Rp 10,3 triliun.

“Salah satunya untuk menjamin pendidikan gratis untuk siswa-siswa SD Negeri dan SMP Negeri seluruh Surabaya. Juga, untuk memberi subsidi bagi sekolah-sekolah swasta dalam bentuk BOPDA (Bantuan Operasional Daerah),” kata Adi.

Ia juga menerangkan, DPRD dan Wali Kota Tri Rismaharini juga mengalokasikan anggaran untuk beasiswa bagi warga Kota Surabaya yang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi dan diploma.

“DPRD dan Bu Risma memberi perhatian penting terhadap kebutuhan pendidikan dan masa depan anak-anak muda Surabaya,” kata Adi Sutarwijono.(iss)