Likuifaksi, Potensi Baru Bencana di Jawa Timur

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2016 silam, potensi bencana di Jawa Timur ada 12 jenis. Tahun lalu, potensi bencana ini bertambah satu jenis.

Potensi baru bencana di Jawa Timur itu adalah likuifaksi, sebagaimana hasil kajian Badan Geologi yang diterbitkan dalam Atlas Zona Kerentanan Likuifaksi Indonesia pada 2019 silam.

Suban Wahyudiono Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menyatakan ini saat Kru Suara Surabaya Media berkunjung ke Kantor BPBD Jatim di Waru, Sidoarjo.

“Kajian Badan Geologi ini baru diterbitkan pada 2019 lalu. Jadi potensi bencana di Jawa Timur bertambah satu lagi, dari sebelumnya 12 menjadi 13 potensi bencana,” katanya, Senin (14/1/2020).

Sesuai Atlas Zona Kerentanan Likuifaksi Indonesia yang diterbitkan Badan Geologi, ada tiga wilayah di Jawa Timur yang masuk zona kerentanan likuifaksi tinggi. Antara lain Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.

Zona kerentanan di dalam atlas zona kerentanan likuifaksi Badan Geologi ini memberikan indikasi awal kejadian likuifaksi dan menjadi informasi awal untuk perencanaan regional.

Area likuifaksi yang masuk dalam analisis Badan Geologi ini terutama merupakan daerah-daerah yang berada pada zona rawan gempa bumi yang mana faktor kegempaan menjadi pemicu likuifaksi.

Badan Geologi dalam Atlasnya membagi zona likuifaksi menjadi tiga kategori. Antara lain zona kerentanan tinggi, zona kerentanan sedang, dan zona kerentanan rendah likuifaksi.

Tiga wilayah di Jatim yang terkategori kerentanan tinggi likuifaksi seperti disebut di atas adalah zona yang dapat mengalami likuifaksi secara merata mengakibatkan struktur tanah rusak parah dan hancur.

Tipe kerusakan tanah di wilayah ini berupa aliran, pergeseran lateral, penurunan tanah, serta semburan pasir. Contohnya, seperti yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, September 2018.

Suban Wahyudiono mengatakan, BPBD Jatim akan mulai menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat di wilayah terkait tentang bencana likuifaksi atau pencairan tanah ini.

Sosialisasi terutama dilakukan kepada masyarakat desa di wilayah zona kerentanan tinggi likuifaksi. “Kami sudah memasukkan materi tentang likuifaksi ini di Tenda Pendidikan BPBD Jatim,” katanya.

Tenda Pendidikan BPBD Jatim. Foto: Denza suarasurabaya.net

Tenda Pendidikan BPBD Jatim yang juga berada di lingkungan Kantor BPBD Jatim ke depan akan menjadi sentra edukasi kebencanaan bagi masyarakat umum di Jawa Timur.

Di tenda itu termuat berbagai foto dokumentasi penanganan bencana, edukasi tentang kebencanaan, potensi bencana di Jawa Timur, dan juga berbagai materi tanggap bencana dan kedaruratan.

Dalam waktu dekat Tenda Pendidikan BPBD Jatim itu akan diresmikan oleh Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur.

Adapun sejumlah potensi bencana dari total 12 potensi bencana yang ada di Jawa Timur, di antaranya potensi tsunami tinggi di delapan kabupaten di Jawa Timur. Salah satunya di 47 desa di Banyuwangi.

Selain itu, daerah yang berpotensi terdampak tsunami tinggi ada di 13 desa di Jember. Lumajang ada 11 desa. Malang ada 19 desa, dan terhadap tujuh desa di kawasan Blitar.

Tidak hanya itu, ada 24 desa di Trenggalek dan 24 desa di Pacitan yang berpotensi terdampak bencana tsunami tinggi. Totalnya ada 156 desa di Jawa Timur berpotensi terdampak tsunami.

Selain tsunami, potensi bencana lainnya yang menjadi bagian dari 12 potensi bencana di Jawa Timur adalah longsor. Ada 13 kabupaten di Jatim yang berpotensi terdampak longsor.

Tidak hanya bencana alam, kegagalan teknologi juga menjadi salah satu potensi bencana yang bisa terjadi di Provinsi Jawa Timur. Contohnya, longsornya Jalan Raya Gubeng Surabaya, juga ambruknya Jembatan Widang di Tuban.

Pengetahuan tentang bencana, kata Suban, sangat menentukan keselamatan seseorang ketika menghadapi bencana. Pengetahuan kebencanaan ini menjadi bagian dari upaya preventif pengurangan risiko bencana.

“Orang yang selamat dari bencana itu, 35 persen ditentukan kemampuan dan keterampilan dirinya sendiri. Karena itu Desa Tangguh Bencana cukup menentukan langkah pengurangan risiko bencana,” katanya.

Saat ini, dari 2.742 desa berpotensi tinggi terdampak bencana di Jawa Timur, baru ada 612 desa yang telah dinyatakan sebagai Desa Tangguh Bencana. Belum ada separuhnya.

“Kami menargetkan setiap tahun bertambah 40 desa baru yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana,” kata Suban.(den/tin/ipg)