Wakil Ketua DPRD Perempuan, Gubernur Berharap Perempuan Jatim Makin Berdaya

Anik Maslachah diambil sumpah janjinya sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur menggantikan Abdul Halim Iskandar yang sedang mengemban tugas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Senin (13/1/2020).

Pengambilan sumpah janji Anik, yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), untuk mengisi sisa masa jabatan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 itu berlangsung di Kantor DPRD Jatim.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur dan Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim hadir di kegiatan ini. Khofifah sempat menyampaikan sambutan setelah pembacaan keputusan DPRD Jatim tentang pergantian antarwaktu (PAW) itu.

Khofifah menyampaikan, dia mengajak Anggota DPRD Jatim turut menyukseskan lebih dari 200 program dan proyek prioritas dalam Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim.

“Kami berharap, DPRD mengikutkan anggotanya dalam roadshow yang akan kami lakukan ke sejumlah kementerian terkait pelaksanaan Perpres 80/2019 ini, supaya terjadi percepatan kesejahteraan masyarakat Jatim,” ujar Khofifah.

Selain itu, Khofifah berharap terpilihnya Anik Maslachah sebagai satu-satunya perempuan dalam susunan Pimpinan DPRD Jatim dapat memberikan penguatan pemberdayaan perempuan di Jawa Timur.

“Hak-hak perempuan di Jatim juga bisa terpenuhi. Misalnya angka kematian ibu, atau Angka kematian bayi. Perlindungan anak, juga perlindungan buruh migran perempuan di Jatim yang cukup besar,” katanya.

Mudah-mudahan, kata Khofifah, dengan masuknya perempuan dalam komposisi Pimpinan DPRD, ada harapan lebih besar bagi hak-hak perempuan di Jatim sehingga. mendorong percepatan pemajuan perempuan di Jatim.

Anik mengatakan, dengan dilantiknya dirinya, dia berharap dapat semakin produktif dan menjadi katalis untuk mempercepat program-program pembangunan di Jawa Timur pada 2020 ini.

“Baik program ansih dari Pemprov Jatim maupun program dari APBN. Karena tahun ini di Jatim bisa disebut megaprogram atau megaproyek yang membutuhkan pengawalan dari eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

Dia khawatir, terutama untuk program/proyek di Perpres 80/2019, bila tidak dikawal dengan baik bisa jadi akan dialihkan ke daerah lainnya. Karena itu dia berkomitmen untuk turut mengawal program dan proyek di Jatim.(den/iss/ipg)