Hasto: Partai Tidak Bertanggungjawab dengan Kader PDIP Yang Bermasalah dengan Hukum

Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa dirinya bertanggungjawab atas kader, anggota dan seluruh staf PDI Perjuangan. Tetapi, kata Hasto, kalau ada yang terlibat dalam persoalan hukum, maka partai tidak akan bertanggung jawab kepada mereka.

Pernyataan Hasto ini terkait dengan dugaan keterlibatan kader PDI Perjuangan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU.

“Saya perlu lakukan penegasan bahwa sebagai Sekjen, saya bertanggungjawab di dalam membina seluruh staf, seluruh anggota, seluruh kader partai, karena itu memang merupakan tugas yang diberikan AD/ART. Apa yang menjadi tindakan dari para anggota dan kader partai, partai tentu saja ikut bertanggungjawab, tetapi ketika itu sudah menyentuh persoalan hukum, partai tidak bertanggungjawab,” ujar Hasto di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020) yang mengaku sudah sembuh dari diare karena minum jamu.

Sejak awal, kata Hasto, sikap PDIP sangat tega tidak komproni terhadap berbagai tindak pidana korupsi karena korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan.

“Partai terus melakukan edukasi dan memberikan sanksi yang berat,” jelasnya.

Ditanya soal adanya penyidik KPK yang akan menggeledah kantor DPP PDIP, Hasto membenarkan adanya beberapa orang yang datang ke kantornya, tetapi pihaknya hanya berharap ada mekanisme yang dipenuhi, sehingga pihaknya tidak bermaksud menghalang-halangi.

“Berdasarkan laporan kepala sekretariat dari pdip tadi, memang datang beberapa orang dan kemudian sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa bermaksud menghalang-halangi apa yang dilakukan di dalam pemberantasan korupsi. Yang kami harapkan adalah sebuah mekanisme adanya surat perintah dan begitu itu dipenuhi ya tentu saja seluruh jajaran PDiP sebagaimana kami tunjukkan. Kami selama ini membantu kerja dari KPK sebuah misi yang sangat baik tersebut,” tegasnya.

Jadi, menurut Hasto, informasi terhadap penggeledahan maupun penyegelan itu tidak benar, tetapi pihaknya mengetahui bahwa KPK terus mengembangkan upaya-upaya melalui kegiatan penyelidikan pasca OTT tersebut.

“Sikap partai adalah memberikan dukungan terhadap hal itu,” kata Hasto.(faz/tin/rst)