Novri Susan: Yang Nyebut PDIP Ambyar, Berarti Pandangan Dangkal

Novri Susan, pengamat sosial politik Universitas Airlangga (Unair), tidak begitu yakin kondisi internal PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya akan ambyar saat menghadapi Pilwali 2020 mendatang. Sebab, PDIP adalah salah satu partai yang cukup mengakar.

Novri mengatakan, salah satu akar demokrasi adalah kebebasan setiap aktor menyampaikan pendapat dan aspirasi, termasuk dalam internal partai politik tak terkecuali PDIP. Sebab PDIP memiliki habit politik atau kebiasaan politik berakar pada demokrasi.

“Saat ini PDI Perjuangan memiliki kader-kader baik yang ingin berpartisipasi dalam pilwali. Itu wajar, dan menunjukkan kedewasaan demokrasi,” ujar Novri, saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2019).

Oleh karena itu, lanjut Novri, dirinya tidak yakin jika PDIP Surabaya saat ini tengah ambyar seperti yang dikabarkan. Sebab jika memang sudah ambyar, sejak dulu PDIP tidak terus tumbuh dan berkembang pesat sebagai partai penguasa.

“Lihat saja jejak sejarah PDIP. Sejak dulu, secara historis keputusan DPP selalu ditaati kader di bawahnya. Ini juga merupakan praktik demokrasi terkait konsep loyalitas kepada keputusan organisasi,” ungkapnya.

Jika ada yang menyebut PDIP ambyar hanya gara-gara Pilwali Surabaya, kata Novri, berarti orang tersebut tidak paham akan sejarah dan kondisi partai besutan Megawati Soekarno Putri, yang sangat menjunjung tinggi demokrasi.

“Jadi istilah ambyar dalam fenomena dinamika politik internal PDI Perjuangan itu pandangan dangkal,” kata Novri.

Sebelumnya, Suko Widodo pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, menyebut peta politik di tubuh PDI Perjuangan Surabaya jelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 nanti, ambyar. Ambyarnya PDI Perjuangan, dikarenakan adanya tiga magnet kekuasaan yang sama-sama ingin maju di pemilihan Wali Kota Surabaya pada September 2020 mendatang.

“Ada Faksi Bambang D.H, ada Whisnu Sakti Buana, dan Tri Rismaharini. Itu baru yang terlihat. Belum lagi yang masih tak terhitung itu sudah terlihat menonjolkan calonnya masing-masing,” ucap Suko di Gedung Negara Grahadi, Kamis 26 Desember 2019. (bid/iss/ipg)