Gubernur Jatim Sudah Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, puncak musim penghujan di sebagian besar wilayah di Jawa Timur terjadi antara Februari-Maret 2020 mendatang.

Surat BMKG ME.02.04/691/KSUB/XI/2019 pada 6 Desember 2019 menyebutkan, akumulasi curah hujan antara Desember 2019-Februari 2020 berkisar antara 50 milimeter sampai lebih dari 500 milimeter.

Artinya, curah hujan selama periode peralihan tahun, sampai awal tahun depan bisa mencapai curah tertinggi (300-500 milimeter), bahkan bisa melebihi kategori tinggi BMKG.

Dari 437 kejadian bencana di Jatim selama 2019, sesuai data Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jatim, bencana hidrometeorologi paling dominan.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam akibat dampak fenomena pergerakan siklus air dan cuaca seperti hujan deras, angin kencang, tanah longsor, dan gelombang tinggi.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengeluarkan Surat Edaran Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2019-2020.

Surat bernomor B-1543/KA.BNPB/PK.03.02/10/2019 tertanggal 31 Oktober lalu itu ditujukan kepada seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh wilayah Indonesia.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur sudah merespons peringatan kedua badan itu dengan menyatakan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di wilayah Jawa Timur.

Pada 16 Desember lalu, Khofifah telah resmi menandatangani SK Gubernur 188/650/KPTS/013/2019 tentang Siaga Darurat Bencana. Kalau bencana terjadi, Gubernur akan meningkatkan status menjadi Tanggap Darurat Bencana.

Baru-baru ini, 22 Desember kemarin, Gubernur juga sudah meminta bupati/wali kota di Jatim bersiap-siaga melalui Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan 2019-2020.

Senin (23/12/2019) sore, Pemprov Jatim telah menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda se-Jawa Timur demi meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan atas Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur.

“Ini adalah bagian dari antisipasi bersama. Ini, kan, kemaraunya mundur, jadi hujannya juga mundur. Kemudian ada prediksi badan vulkanologi, ada beberapa titik berpotensi tanah bergerak,” kata Khofifah di Grahadi.

Rapat Koordinasi itu dihadiri Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Dandim dan Danrem, Kapolres se-Jatim, serta sejumlah bupati dan wali kota yang wilayahnya rawan terdampak bencana di Jawa Timur.

Rapat Koordinasi yang dinaungi BPBD Jatim itu, kata Khofifah, akan menjadi bagian penting penguatan koordinasi dan sinergitas antar-Forkopimda se-Jatim juga relawan-relawan bencana.

“Saya rasa keseriusan bupati/wali kota yang hadir hari ini luar biasa. Sinergitas provinsi dengan kabupaten/kota ini saya harap bisa diteruskan sampai ke kecamatan, desa, dan kelurahan,” ujarnya.

Pemprov Jatim, kata Khofifah, untuk memperkuat kesiapsiagaan akan menyiapkan beberapa peralatan yang dibutuhkan di daerah berpotensi bencana seperti banjir dan longsor.

“Beberapa teknis peralatan yang dibutuhkan sudah dikoordinasikan kembali antara Pak Kapolda dengan Pak Pangdam. Narasumber kita tadi kebetulan dari BNPB dan UGM. Kami harap ada awareness,” ujarnya.

Pemprov Jatim sudah mendistribusi bantuan logistik dan peralatan untuk mengurangi risiko bencana ke kabupaten/kota. Baik makanan siap saji, pelampung, jas hujan, terpal, sampai kantung pasir.

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim juga berharap kesiapan relawan dari tujuh kluster yang ada. Baik kluster hunian, kluster dapur umum, dan kluster-kluster lain yang akan berperan penting saat terjadi bencana.

Untuk itu, Khofifah juga berharap, relawan penanganan bencana yang ada di Jawa Timur telah mendapatkan kemampuan mutakhir dari hasil serangkaian pelatihan dan pembekalan.

“Kalau ada prediksi hujan, relawan ini akan melakukan siaga water rescue selama 7 hari. Karena itu kami berharap relawan kita relatif memiliki skill yang ter-update (mutakhir),” katanya.

Semua upaya pra-bencana ini, menurut bahasa Khofifah, adalah Early Warning System bagi semua pihak yang di Jawa Timur. Terutama pemangku kebijakan yang tergabung di Forkopimda.

“Mudah-mudahan semua berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada bencana yang membawa resiko kemanusiaan,” kata Khofifah.

Perlu diketahui, BPBD Jatim mendata sepanjang 2019 ini, bencana angin kencang yang menjadi salah satu bencana hidrometeorologi telah melanda 14 kabupaten dan satu kota di Jawa Timur.

Suban Wahyudiono Kepala BPBD Jatim mengatakan, 49 kecamatan dan 110 desa di Jatim dilanda angin kencang dan puting beliung selama 2019, menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil.

Selain itu, selama tiga tahun terakhir, sejumlah kejadian bencana akibat gerakan tanah (longsor) juga menjadikan Pemprov Jatim meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.(den/dwi)