DPD Setuju Pemekaran Papua Meskipun Belum Ideal

Nono Sampono Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan persetujuan adanya rencana pemekaran wilayah di Papua. Dia bahkan punya jumlah yang ideal dari yang diusulkan.

“Kami lihat, seharusnya ada tujuh kluster besar berdasarkan budaya adat istiadat. Tetapi, saya pikir, dengan kondisi sekarang, dua dulu. Yakni di selatan dan pegunungan,” ujarnya di Surabaya, Minggu (22/12/2019).

Dengan adanya empat provinsi di Papua nanti, Nono berharap manajemen persoalan di empat wilayah itu bisa dilakukan dengan lebih baik. DPD, kata Nono, akan terus melakukan evaluasi.

“Ya, nanti kami evaluasi lagi. Sekarang, ada daerah lain yang juga membutuhkan pemekaran wilayah yaitu Kalimantan. Menurut saya dua daerah ini, Papua dan Kalimantan perlu provinsi segera,” katanya.

Dia jelaskan, pemekaran wilayah di Kalimantan perlu dilakukan karena ada wilayah perbatasan dengan negara lain di pulau tersebut.

Nono memperkirakan, setelah adanya Provinsi Kalimantan Utara seharusnya ada Provinsi Kapuas Raya yakni di sebelah selatan, yang merupakan pemekaran dari Kalimantan Barat.

Namun, kebijakan pemekaran wilayah ini akan terkendala dengan adanya moratorium pemekaran wilayah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, yang diberlakukan Dewan Otonomi Daerah (DOD).

“Kalau ada hal seperti ini (urgensi), kan, soal moratorium nanti bisa kita bahas dengan dewan otonomi daerah (DOD). Mudah-mudahan pintu ini dibuka,” ujarnya.

Sebelumnya, Joko Widodo Presiden mengatakan, pemekaran provinsi di Papua adalah aspirasi masyarakat. Jokowi mengatakan ini saat berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu.

Jokowi menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah menerima secara resmi aspirasi pemekaran wilayah Papua. Tetapi masih perlu kajian mendalam.(den/dwi)