Khofifah Berharap Terwujud Single Data dari Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mendorong penerapan satu data (single data) agar perencanaan program pembangunan di Jatim terukur dan komprehensif.

Single data yang akurat dan presisi akan memudahkan intervensi seluruh program pembangunan yang dilakukan Pemprov Jatim sehingga dapat menuai hasil yang lebih signifikan.

“Sensus Penduduk 2020 berbasis kependudukan jalan luar biasa menuju single data. Kalau kita punya single data, tercipta efisiensi luar biasa dan bisa jadi referensi data yang lain,” ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (21/12/2019).

Dia mencontohkan, data untuk pembuatan SIM, misalnya. Juga urusan keimigrasian, data perbankan, dan keperluan data lainnya, akan menjadi terintegrasi dan lebih efisien.

Khofifah menyampaikan ini saat Rapat Koordinasi Satu Data Kependudukan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Harris Gubeng Surabaya, Kamis (19/12/2019) lalu.

Single data yang akurat dan presisi, menurutnya, akan menjadi dasar pertimbangan pengambilan kebijakan. Tingkat transparansi akan lebih tinggi untuk mencegah peluang korupsi.

“Ini sebagai upaya merapikan seluruh administrasi pemerintahan. Betapa susahnya intevensi program, misalnya pengentasan kemiskinan. Datanya tidak update. Maka dikenal lah inclusion dan exclusion error,” katanya.

Khofifah bilang, di era sekarang, pembaruan atau update data bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Ke depan, dengan adanya mekanisme update data daring, masyarakat bisa melakukannya secara mandiri.

“Pemprov Jatim akan sangat terbantu bila Sensus Penduduk 2020 sekaligus bisa digunakan untuk koreksi data. Misalnya terkoneksi dengan tim entry data di setiap daerah. Misalnya dengan Dispendukcapil maupun dinas teknis terkait,” katanya.

Salah satu yang dibutuhkan Pemprov Jatim saat ini, misalnya berkaitan kasus stunting di Jatim. Perlu ada data detail berapa jumlah anak yang masuk kategori stunting di daerah sehingga intervensi bisa lebih fokus dan efektif.

Tidak hanya itu, berdasarkan data terpadu itu bisa ditentukan dengan siapa dan bagaimana bentuk kerja sama mengatasi masalah-masalah yang muncul di Jawa Timur.

“Stunting itu, kami butuh kemitraan yang lebih luas dan dukungan dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan program penurunan stunting yang lebih cepat dan efektif di beberapa daerah,” ujarnya.

Tidak hanya stunting, update data juga diperlukan Pemprov Jatim untuk mengintervensi tiga upaya prioritas. Baik penurunan angka kemiskinan di pedesaan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mengurangi ketimpangan atau disparitas baik antara kota dan desa maupun wilayah utara dan selatan Jatim.

Ke depan, Khofifah mengusulkan kepada BPS agar ada sampling untuk penyesuaian baru yang dilakukan di 25 pasar di Jatim untuk memudahkan penghitungan tingkat inflasi.

Khofifah bilang, ada beberapa daerah yang pasarnya menjadi sentra industri dan ekonomi. Misalnya Bojonegoro dan Tuban. Melalui pergeseran pertumbuhan ekonomi yang bergerak di masing- masing daerah, tingkat inflasi bisa dihitung.

Khofifah juga meminta BPS membangun komunikasi secara kontinyu dengan para bupati/wali kota tentang update data kemiskinan supaya upaya intervensi masing-masing daerah lebih fokus.

Para kepala daerah juga diharapkan pro aktif berkordinasi dengan BPS supaya ketika sensus penduduk dilaksanakan pada Februari 2020, terkonfirmasi besaran pengeluaran rumah tangga per bulan, misalnya.

“Pada posisi ini, dinamika dari pergeseran pertumbuhan ekonomi dari satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Format seperti ini harus ada ruang untuk diskusi karena dinamika ekonomi saat ini dan 10 tahun lalu berbeda,” ujar Khofifah.

Keberadaan single data juga penting berkaitan Peraturan Presiden 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim. Ada 218 proyek prioritas di Jatim dengan nilai investasi Rp292,4 triliun.

“Kalau semua berjalan, signifikansi pertumbuhan ekonomi nasional bisa terwujud. Kami butuh penguatan data baik dari Bank Indonesia maupun pakar statistik. Sehingga dari setiap investasi yang masuk, kami berharap ada signifikansi pertumbuhan ekonomi dan PDRB Jatim. Tercipta lapangan kerja baru, dan kemiskinan berkurang,” katanya.(den/iss)