KPU Tidak Mempersoalkan Ancaman Demo Pendukung Prabowo-Sandiaga Menolak Hasil Rekapitulasi Pilpres

Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih melakukan rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2019, supaya bisa selesai sesuai target, Rabu (22/5/2019).

Sampai sore hari ini, Senin (20/5/2019), H-2 jadwal pengumuman, KPU sudah merampungkan rekapitulasi hasil pemilihan presiden periode 2019-2024, dari 30 provinsi.

Sekarang, rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia, Maluku, dan Papua tengah berlangsung. Kalau sudah selesai, rapat pleno dilanjutkan agenda rekapitulasi Provinsi Riau dan Sumatera Utara.

Arief Budiman Ketua KPU mengatakan, pihaknya tidak merasa terganggu dengan ancaman aksi demonstrasi pendukung salah satu pasangan calon presiden, sebagai bentuk ketidakpuasan atas hasil Pilpres 2019.

Dia menegaskan, KPU cuma fokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Sedangkan urusan di luar itu, KPU menyerahkan kepada pihak yang punya kompetensi.

“Kami hanya fokus menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diatur Undang-Undang. Kami tidak mempermasalahkan ancaman-ancaman dari pihak tertentu. Pemilu kan sudah jelas tahapannya, bagaimana menata dan menyikapinya,” ujarnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Sekadar diketahui, jelang pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2019, Rabu (22/5/2019), pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasangan calon presiden nomor urut 02 berencana unjuk rasa di sekitar Gedung KPU.

Aksi tersebut diinisiasi oleh Ansufri Idrus Sambo yang akrab disapa Ustaz Sambo mantan Ketua Presidium Alumni 212.

Sambo berharap sedikitnya 100 ribu orang memenuhi jalanan protokol di sekitar Kantor KPU Pusat. Selain itu, dia juga menyerukan para relawan untuk menggelar buka bersama dan Salat Tarawih di jalanan.

Sebelumnya, Jumat (17/5/2019) sejumlah tokoh pendukung Prabowo-Sandiaga, antara lain Amien Rais dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), di Jakarta.

Nama Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat dipilih untuk menggantikan rencana aksi massa (people power) yang sebelumnya sering disebut.

Titiek Soeharto Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan, pihaknya akan menggelar demonstrasi damai selama tiga hari, mulai tanggal 20-22 Mei 2019.

Tujuannya, menuntut KPU-Bawaslu mendiskualifikasi Joko Widodo-Ma’ruf Amin pasangan calon presiden nomor urut 01 yang dianggap melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. (rid/tin)