Gubernur Jatim Serahkan DIPA Susulan Pada 7 Bupati/Walikota

Soekarwo Gubernur Jawa Timur menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada tujuh Bupati/Walikota yang tidak hadir saat penyerahan DIPA pada 15 Desember lalu.

Ketujuh Bupati/Walikota tersebut adalah Bupati Tulungagung, Bupati Jombang, Walikota Probolinggo, Walikota Mojokerto, Plt. Walikota Batu, Wakil Bupati Pamekasan, dan Wakil Walikota Blitar.

“Undang-Undang kita mengatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menkeu ke Gubernur dan Gubernur ke Bupati/Walikota. Mereka lah otorisator keuangan,” ujar Soekarwo, saat penyerahan DIPA TA 2018 di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (22/12/2012).

Soekarwo mengatakan, DIPA bukan hanya kertas, tetapi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka, penerimaan DIPA tidak dapat diberikan kepada staf, dan diterimakan kepada wakil, jika hanya ada keperluan mendesak.

Menurut Soekarwo, Bupati/Walikota sebagai otorisator keuangan selanjutnya agar segera mengumpulkan sekda kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan menyerahkan anggarannya guna pemanfaatan anggaran ini serta menggandengkannya dengan anggaran APBD.

“Segera setelah diserahkan bisa disiapkan lelang walaupun pelaksanaan fisik dan kontraknya mulai 1 Januari 2018,” katanya.

Pada kesempatan itu, Soekarwo mengingatkan kembali enam pesan Presiden saat penyerahan DIPA 2018 di Istana Bogor pada tanggal 6 Desember lalu. Pertama, menyederhanakan segala urusan pemerintah/birokrasi.

“Jatim secara sistem sudah bagus karena diatur lewat TI (Teknologi Informasi), hanya saja pungli dan pemerasan tidak diatur di IT jadi problemnya integritas,” katanya.

Pesan kedua soal sinkronisasi dan kerjasama kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN dan dana desa. Jatim sendiri sudah memberikan pelatihan dan diklat kepada 664 camat dan 7.722 sekretaris desa pada Tahun 2014 dan 2015 lalu.
Ketiga, melakukan perencanaan prioritas dan anggaran belanja yang fokus.
Provinsi Jatim, lanjutnya, fokus pada dua hal, yakni vokasional melalui dual track strategy dan pemberian nilai tambah di proses produksi pertanian.

Pesan presiden selanjutnya adalah melakukan efisiensi belanja operasional, peningkatan kualitas APBN untuk pelayanan publik, dan fokus bekerja menghadapi Tahun 2018.(bid)