Emerson Yuntho Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai langkah Partai Golkar mengganti Ketua Umum sudah tepat.
Karena, Setya Novanto yang sebelumnya menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar sudah berstatus terdakwa kasus korupsi proyek KTP Elektronik, dan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Emerson berharap, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto berkontribusi dalam upaya memberantas korupsi.
“Publik tentu berharap dengan masuknya Pak Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto, Golkar berkontribusi nyata dalam agenda pemberantasan korupsi,” ujarnya dalam diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2017).
Kontribusi nyata yang diharapkan ICW, pertama adalah Ketua Umum Golkar menarik anggota fraksi yang ada di DPR dari Pansus Hak Angket KPK.
Menurutnya, arah Pansus yang dibentuk DPR itu lebih condong kepada upaya pelemahan, bukan memperkuat KPK.
Yang kedua, ICW berharap Airlangga Hartarto menunjuk figur legislator kredibel dengan rekam jejak yang bersih dari tindak pidana korupsi, sebagai Ketua DPR RI.
“Jangan sampai ada Setya Novanto jilid 2 yang memimpin DPR tersandung kasus korupsi,” katanya.
Sekadar diketahui, Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/12/2017), memutuskan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.
Nantinya, Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. (rid/ipg)