Gubernur Optimistis Ekonomi Jatim Mencapai Target 5,6 Persen

Soekarwo Gubernur Jatim optimistis, ekonomi di Jatim pada 2017 akan mencapai target pertumbuhan 5,6 persen. Pada 2016 lalu, Pemprov Jatim menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini antara 5,4 persen-5,6 persen.

Gubernur menyampaikan hal ini saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 dan Outlook Perekonomian 2018 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu(13/12/2017).

Dalam sambutannya Soekarwo juga meyakini, pada 2018 mendatang kondisi ekonomi dan investasi di Jatim akan terus bertumbuh positif.

Menurutnya, ada banyak faktor yang mendukung pertumbuhan perekonomian Jatim. Di antaranya kinerja investasi dan perdagangan yang terus mengalami kemajuan.

Dalam hal investasi, izin prinsip investasi sampai triwulan ke-III 2017 sebesar Rp88,07 triliun. Sedangkan realisasi investasi pada tahun yang sama sebesar Rp113,15 triliun.

“Pada 2018 diharapkan meningkat, apalagi daya tarik investasi di Jatim semakin meningkat. Jatim juga sudah menawarkan keramahan bisnis dengan kebijakan yang kompetitif,” ujarnya.

Sementara di bidang perdagangan, Soekarwo mengatakan, sampai triwulan ke-III terjadi surplus Rp116,13 triliun, atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan ke-III 2016 sebesar Rp100,56 triliun.

“Kinerja ini didukung adanya 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan perekonomian Jatim, kata Pakde Karwo, adalah daya saing. Untuk meningkatkan daya saing, ada empat syarat yang telah dilakukan.

Antara lain terjaganya stabilitas makro ekonomi, pemerintahan dan tata letak kelembagaan, keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja, serta kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.

Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan Vokasional

Pakde Karwo menambahkan, untuk meningkatkan daya saing industri Pemprov Jatim telah menambah persentase pendidikan berbasis vokasional.

Saat ini, rasio Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim 33:65 persen. Jatim, kata Pakde Karwo, dalam proses menuju rasio ideal 30 persen SMA dan 70 persen SMK.

“Kami akan terus menindaklanjuti prosentase keberadaan SMK, meskipun dari 2.600 SMK yang ada di Jatim baru 1 100 yang terakreditasi A. Penambahan SMK ini diupayakan agar bisa mengisi kebutuhan SDM yang profesional di sektor industri khususnya bidang manufaktur,” ujarnya.

Selain itu, untuk memenuhi standar tenaga kerja yang dibutuhkan pasar industri, Pemprov Jatim juga mendirikan 270 SMK Mini atau Balai Latihan Kerja (BLK) Plus yang memberikan pendidikan selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai kebutuhan pasar.

Setelah enam bulan dididik, mereka keluar dengan membawa sertifikat dengan standard internasional. Ijazah atau sertifikat ini bisa digunakan untuk melamar sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan.(den/ipg)