Gubernur Jatim Minta ASN Tingkatkan Serapan Anggaran

Soekarwo Gubernur Jatim meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kinerja agar penyerapan anggaran meningkat.

Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, sampai tanggal 8 Desember lalu serapan anggaran Pemprov Jatim baru 81,45 persen. Padahal selama ini serapan angaran di Pemprov Jatim selalu di kisaran 94-95 persen.

“Untuk itu saya minta tanggal 15 Desember besok harus selesai semua, dan tanggal 20 Desember (laporannya sudah) masuk di Sekretariat,” kata Pakde Karwo, saat Apel di Kantor Gubernur Jatim, Senin (11/12/2017).

Gubernur juga meminta para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim mengecek setiap laporan.

“Jangan hanya tanda tangan. Ingat, 50 persen lebih keberhasilan organisasi ditentukan oleh leadership, jadi peraturan harus dikuasai betul. Saya minta 2 jam setiap hari (pemimpin) mempelajari, baik peraturan maupun pengembangan disiplin. Baik di biro, staf ahli, dan asisten,” ujarnya.

Selain soal serapan anggaran, Gubernur juga menyampaikan beberapa hal kepada para pejabat eselon dan para ASN yang hadir dalam apel di Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan.

Pakde Karwo menyampaikan hal berkaitan bencana alam di Kabupaten Pacitan. Dia meminta para pegawai di lingkungan Pemprov Jatim untuk mendoakan agar tidak ada lagi bencana di tahun ini.

“Kata ahli tasawuf, musibah adalah bentuk ujian agar kita lebih dekat Allah SWT,” katanya. Belakangan ini, kata dia, alam semakin sulit diprediksi.

Model penyelesaian bencana seperti pembangunan rumah rusak oleh pemerintah serta pengurusan tanah dan jalan oleh pemkab/pemkot pun harus segera dilakukan.

Pemprov Jatim, kata Pakde Karwo, telah memberikan tunjangan hidup sebesar 900 ribu rupiah per jiwa setiap bulan bagi masyarakat yang rumahnya rusak dan tidak bisa bekerja.

Gubernur Jatim juga yang menyampaikan tentang beberapa permasalahan yang akan terjadi pada 2018-2022 mendatang.

Pertama soal bonus demografi, yang mana pada 2018 nanti jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 69,60 persen.

Program mendasar yang harus dilakukan Pemprov Jatim adalah soal kesehatan dan SDM/pendidikan. Kedua hal ini harus dilakukan terutama di wilayah Tapal Kuda.

Masalah lainnya, sebanyak 36,49 persen penduduk di sektor pertanian hanya menyumbang 13,31 persen PDRB Jatim. Akibatnya, inflasi di pedesaan menjadi tinggi.

Gubernur mencatat, penyebabnya karena sebagian besar petani masih menjual gabah kering panen, sehingga ke depan mesin giling dan packaging harus ada di desa.

“Soal ini kita dijadikan pilot project nasional,” katanya.

Terakhir, Soekarwo berpesan kepada ASN agar netral dalam menghadapi pilkada 2018. Dia meminta pegawai membaca surat kabar yang netral serta mengingatkan pegawai untuk tidak jadi tim sukses.

“Saya pun sebagai gubernur harus netral. Karena sebagai penyelenggara pilkada yang baik, kenetralan ini menjadi jati diri pegawai,” katanya.

Pakde Karwo menyampaikan apresiasi kepada kepada ASN Pemprov Jatim yang telah bekerja luar biasa. Melalui kerja keras itu, Jatim telah mendapat ganjaran 22 penghargaan baik nasional maupun internasional.

Penghargaan terakhir yang diraih Pemprov Jatim adalah Dana Rakca 2017 dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan ini diraih Jatim karena memenuhi berbagai kriteria utama seperti mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah, penetapan APBD tepat waktu, serta sistem pengelolaan keuangan dan pemerintahan paling baik (e-government dan e-budgeting).(den/ipg)