Nono Sampono: Jangan Sampai Ada Referendum

Nono Sampono Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menegaskan ketidaksetujuannya kalau ada referendum Aceh.

Sikap Nono ini berawal dari pernyataan Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) yang mengeluarkan pendapat agar ke depan Aceh minta referendum.

Menurut Mualem, negara Indonesia sudah tidak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro Wali Neugara Aceh dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.

Kata Nono, pernyataan Muzakir Manaf tersebut merupakan pertaruhan kedaulatan negara, sehingga bukan sekadar koreksi terhadap pemerintahan.

“Ini bukan sekadar koreksi terhadap Pemerintah, ini bukan memperjuangkan keterbelakangan tetapi kita mempertaruhkan kedaulatan,” ujar Nono dalam jumpa pers di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Nono yang juga mantan Komandan Korps Marinir ini menegaskan, setiap warga negara boleh berjuang atas nama apapun juga, tetapi jangan mempertaruhkan kedaulatan negara.

“Jangan ada lagi derita, air mata dan darah rakyat yang tumpah di bumi. NKRI harga mati. Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh komponen bangsa,” tegasnya.

Purnawirawan TNI bintang tiga ini menjelaskan, di wilayah hukum Indonesia tidak berlaku landasan hukum yang lain. Tidak ada lagi cerita mengenai referendum di Indonesia.

“Kita berjuang dalam koridor hukum. Untuk masalah kedaulatan, pasti TNI akan hadir untuk mengamankan. Jangan sampai ada referendum,” jelasnya.

Kata Nono, DPD pasti akan berusaha untuk turut menjaga NKRI. Komite I DPD pasti tidak akan tinggal diam, dan bersama Pimpinan DPD akan mengambil langkah-langkah.

“Di daerah ada perwakilan pemerintahan daerah termasuk DPD, sehingga tidak kemudian langsung mewacanakan referendum dan sebagainya. DPD dan juga lembaga lembaga lain pasti akan mengambil langkah-langkah konkrit mengenai hal ini,” pungkas Nono.(faz/tin/ipg)