Usulan untuk mencopot Setya Novanto dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar semakin kuat.
Alasan mencopot Setya Novanto, tersangka kasus Korupsi KTP Elektronik, harus dilakukan untuk menyelamatkan Golkar.
Pemikiran untuk mengedepankan Golkar dari kepentingan sekelompok orang, dilontarkan beberapa kader dan senior Golkar.
Akbar Tanjung Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, mengatakan sejak Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi KTP Elektronik, elektabilitas Golkar terus melorot sampai pada angka yang cukup memprihathikan.
“Kalau kondisi seperti ini terus dipertahankan, pada Pemilu 2019 nanti, Golkar bisa tidak memperoleh apa-apa,” kata Akbar Tanjung di Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Usulan itu juga disampaikan Jusuf Kalla, Wakil Presiden mantan Ketua Umum Partai Golkar.
Wapres menyebut Airlangga Hartarto, berpeluang cukup besar dan pantas menggantikan Setya Novanto, sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Kader Golkar yang menjabat Menteri Perindustrian Kabinet Kerja Jokowi-JK ini, dinilai bersih dari persoalan hukum di kejaksaan maupun KPK.
“Hartarto memenuhi syarat untuk menjadi Ketum Golkar, jam terbang sudah cukup tinggi dan Airlangga Hartarto telah menyatakan kesiapannya,” kata JK di Kantor Presiden, Rabu (29/11/2017).
Yang menjadi persoalan, Jokowi Presiden pernah melarang menterinya rangkap jabatan.
Kalau itu tetap menjadi rujukan presiden, maka Airlangga harus memilih menjadi Ketua Umum Golkar apa tetap di kabinet.(jos/iss/ipg)