Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengatakan, tahun ini pengadaan bus jenis low deck sebagai feeder angkutan massal cepat di Surabaya sudah bisa dilakukan.
Pemkot Surabaya berencana mengadakan delapan bus feeder yang kabarnya akan dinamai Bus Trans Surabaya di tahun 2017 ini.
Risma memastikan, sudah tidak ada kendala di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hanya saja, kata dia, pengadaan bus ini masih terkendala desain. Risma sendiri yang meminta agar bus ini memiliki desain eksterior dan interior khusus dan khas Surabaya.
“Desain dari Dishub belum jadi. Saya minta desain sendiri, eksterior dan interiornya. Jadi nanti kursi roda juga bisa masuk,” kata Risma di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Bus yang awalnya akan diuji coba beroperasi di Jalan Ir Soekarno atau Middle East Ring Road (MERR) IIC, menurut Risma, akan dikaji kembali penempatan trayeknya.
Ini berkaitan rencana Pemkot membangun jembatan baru menghubungkan Jalan Raya Wonokromo ke bangunan Terminal Joyoboyo yang kelak akan berfungsi juga sebagai park and ride trem.
“Aku pengen-nya bangunan Kantor Dishub Surabaya (di Jalan Menanggal) juga jadi park and ride. Jadi bus (feeder) itu bisa beroperasi di sana, bolak-balik ke Joyoboyo, kalau jembatannya sudah jadi,” katanya.
Masalahnya, anggaran pembangunan jembatan ke Joyoboyo senilai Rp40 miliar baru dialokasikan di APBD Surabaya 2018. Otomatis, pembangunan jembatan yang akan berdampingan dengan jembatan eksisting di Jalan Raya Wonokromo ini pun baru bisa dimulai tahun depan.
Bangunan terminal Joyoboyo yang akan menjadi park and ride lima lantai juga belum terlaksana. Renovasi Kantor Dinas Perhubungan Surabaya di Jalan Menanggal menjadi bangunan park and ride dan sub terminal juga belum dilakukan.
Yang sudah pasti, pembangunan trem di Surabaya, yang jadi tolok ukur penyelenggaraan transportasi massal akan tetap berlangsung dengan dukungan Pemerintah Pusat.
Kedatangan Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan ke Surabaya, Sabtu (21/10/2017) lalu, memberi titik terang pengadaan trem di Surabaya.
Pemerintah pusat, kata Menhub, akan mengalihkan pembiayaan reaktivasi trem dari sepenuhnya menggunakan APBN ke skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Artinya, pembiayaan trem bisa melibatkan swasta bahkan yang berasal dari luar negeri.
Hanya saja, kalau sebelumnya Risma menargetkan lelang pengerjaan trem yang akan menghabiskan dana Rp3 triliun itu bisa dilakukan tahun ini, Menhub bilang kemungkinan besar baru akan bisa dilakukan pada 2018. (den/rst)