Menkopulhukam Nyatakan Presiden Tidak Ingin Badan Siber Jadi Lembaga Sendiri

Wiranto Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan kalau Joko Widodo Presiden tidak ingin menambah lembaga lagi
terkait pembentukan Badan Siber.

Untuk itu, kata Wiranto, Badan Siber akan menjadi satu dengan Lembaga Sandi Negara sehingga akan menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kita kan punya Lembaga Sandi Negara, personilnya ada, kemampuannya juga ada, sebagian perlengkapannya ada, maka dari Lembaga Sandi Negara di upgrade (ditingkatkan) menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ujar Wiranto dalam konferensi pers tiga tahun pemerintahan Jokowi di kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Merdeka, Kamis (19/10/2017).

BSSN ini, kata Wiranto, rencananya akan diresmikan pada akhir tahun ini.

“Ini Presiden juga sudah setuju, dan segera kita wujudkan. InyaAllah akhir tahun ini bisa aktif, karena Badan itulah yang akan memproteksi (melindungi), akan memayungi segenap aktifitas siber yang ada,” kata Menko Polhukam.

Menurut Wiranto, BSSN ini akan menjadi koordinator dari kegiatan siber di Kementerian dan lembaga lainnya.

“Di Kepolisian ada, di Menhan ada, TNI ada, kemudian di BIN juga ada, di lembaga-lembaga komersial juga ada. Ini semua kan belum ada payungnya,” ujar Wiranto.

Pada praktiknya nanti, BSSN akan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam. Selain BSSN, juga telah dibentuk integrasi media sosial. Tugasnya untuk meluruskan informasi dari pemerintah yang menjadi bias setelah masuk di media sosial.

“Saat ini memang visi misi pemerintah itu sampai ke masyarakat sudah bias, misi pemerintah, keberhasilannya, rencananya, hasilnya, sampai di masyarakat sudah beda dengan realitas. Untuk itu kita membuat suatu integrasi media sosial meluruskan ini, sehingga apa yang dilakukan pemerintah, kelebihan dan kekurangannya itu, masyarakat bisa terinformasikan dengan sungguh-sungguh riil, atau tidak dimanipulasi oleh siapapun juga,” kata Wiranto.(faz/den/rst)