Pemerintah mengalokasikan dana cukup banyak untuk infrastruktur hingga akhirnya pengeluaran untuk sektor lain menjadi berkurang. Sehingga yang paling dibutuhkan saat ini adalah kemampuan pemerintah untuk mengelola dana misalnya terjadi perlambatan ekonomi.
Firman Rosjadi Dosen Ekonomi Ubaya mencontohkan, bisnis retail yang saat ini tumbuh melambat. Apalagi ditambah adanya penghapusan subsidi listrik yang menyebabkan 19 juta rumah tangga terdampak.
“Yang sebelumnya uang untuk belanja jadi agak membengkak di pengeluaran listrik,” kata Firman pada Radio Suara Surabaya, Kamis (19/10/2017).
Angka-angka yang menunjukkan besar pengeluaran pemerintah harus dijaga paling tidak sampai 2019 mendatang. “Yang mengemukakan memang isu daya beli turun, yang menikmati masyarakat tertentu misalnya kontraktor. Tapi infrastruktur ini impactnya jangka menengah dan panjang. Kalau sekarang ini ya belum terasa,” ujarnya.
Kata Firman, infrastruktur ini memang tidak padat karya tapi ini jadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah bagaimana agar impactnya dirasakan lebih luas lagi. Pemerintah harus memastikan infrastruktur itu bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih luas.
Firman kembali mencontohkan, 2017 sudah dibuat 500 km jalan tol dan 2019 diharapkan bisa tersambung seluruhnya. “2019 kayaknya baru terasa daya ungkitnya ke ekonomi tapi secara makro. Yang untuk mikro sampai ke masyarakat bawah kita lihat dulu nanti,” katanya.
Tapi inilah yang menjadi PR pemerintah, bagaimana agar disparitas perkotaan dengan pedesaan tidak makin tinggi. Agar disparitas bisa ditekan, pemerintah harus memperkuat infrastruktur bisa menjangkau daerah-daerah yang menjadi pusat ekonomi masyarakat. Misalnya jalan-jalan penghubung harus bisa tersambung sampai desa, sawah dan ladang.
“Jadi bukan jalan tol di tengah lalu aksesnya dari ladang jadi jauh. Ini akan menyulitkan,” tambahnya. (dwi/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
