Korut Tegaskan Perang Nuklir Dapat Terjadi Kapan Saja

Korea Utara pada Senin (16/10) mengatakan kepada PBB bahwa mereka tidak akan pernah merundingkan perlucutan senjata kecuali Amerika Serikat (AS) membalikkan kebijakan “bermusuhan mereka”.

Wakil Duta Besar PBB Kim In Ryong mengatakan kepada komite Majelis Umum mengenai perlucutan senjata bahwa situasi di semenanjung Korea “telah mencapai titik ketidakpastian dan perang nuklir dapat terjadi kapan saja.”

“Kecuali kebijakan bermusuhan dan ancaman nuklir AS benar-benar ditiadakan sepenuhnya, kami tidak akan pernah menegosiasikan senjata nuklir dan roket balistik kami dalam situasi apa pun,” katanya.

Menyusul serangkaian peluncuran rudal dan uji nuklir keenam, Kim mengatakan negaranya “telah melewati gerbang terakhir” menuju kekuatan nuklir penuh dengan perlengkapan-perlengkapan untuk serangan nuklir.

“Seluruh daratan AS dalam jangkauan tembak dan kalau AS berani menyerbu wilayah suci kami, bahkan satu inchi saja, mereka tidak akan lepas dari hukuman berat kami di bagian dunia mana pun,” kata diplomat Korea Utara itu.

Presiden Donald Trump telah terlibat perang kata dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menghujat dan mengancam untuk “menghancurkan total” Korea Utara bila mengancam AS.

Namun Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan pada Minggu bahwa Trump ingin menghindari perang, meski presiden itu di Twitter mengatakan Tillerson “membuang-buang waktunya” dengan upaya diplomasi.

“Dia (Trump) tidak ingin berperang,” kata Tillerson kepada CNN, menambahkan upaya diplomasi tersebut akan “berlanjut sampai bom pertama dijatuhkan.”

AS dan Korea Selatan pada Senin memulai latihan Angkatan Laut Gabungan 10 hari dalam aksi unjuk kekuatan terkini pada Korea Utara.

Kim mengatakan Korea Utara tidak akan menyasar negara yang tidak bergabung dengan kampanye militer AS.

“Selama satu negara tidak ambil bagian dalam aksi militer AS terhadap DPRK, kami tidak punya niat untuk menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir pada negara yang lain,” katanya.

AS telah memimpin upaya di Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan dua set sanksi keras baru terhadap Korea Utara terkait uji rudal balistik antar-benuanya. (ant/fik)