KY Laporkan 236 Pejabat Peradilan Terindikasi Kasus Suap, 29 Terkena OTT

Banyaknya hakim dan pejabat peradilan yang terlibat kasus suap dan terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi, akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan pejabat peradilan, harus melihat fakta di lapangan ini. Tidak ada jalan harus berani bertindak tegas sesuai kewenangannya, jangan terkesan melindungi.

Kekhawatiran runtuhnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan disampaikan
Syarif Wajdi juru bicara Komisi Yudicial (KY) di Jakarta, Sabtu (7/10/2017) malam.

Menurut Syarif, dalam dua tahun terakhir KY sudah memberikan rekomendasi kepada MA terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dengan 236 hakim dan pejabat peradilan. Sebagian besar terindikasi kasus suap serta jual beli perkara.

Sedang hakim dan pejabat peradilan yang terkena OTT KPK tahun 2016 sampai Juni 2017 berjumlah 29 orang.

Terakhir yang terkena OTT Sudiwardono Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara.

Hakim Tinggi ini ditangkap KPK bersama Aditya Anugerah Moha, politisi Partai Golkar anggota komisi XI DPR di sebuah hotel di Jakarta, Jumat (6/10/2017) dalam dugaan suap.

KY sebagai lembaga penegak etik dikatakan tidak punya kemampuan untuk melakukan penindakan terhadap aparat penegak hukum, seperti OTT. Semua laporan yang disertai bukti bukti diserahkan ke MA untuk ditindaklanjuti.

“Yang menjadi pertanyaan KY, contoh hakim dan pejabat peradilan yang tertangkap sudah cukup banyak, tapi kok tidak menumbulkan efek jera,” kata Juru bicara KY.

KPK menahan Sudiwardono Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sulawesi Utara (PT Sulut) Sudiwardono dan Aditya anggota DPR dari Komisi XI fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha di dua rumah tahanan (rutan) yang berbeda.

“Tersangka Aditya Anugrah Moha ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di gedung KPK sedangkan Sudiwardono di rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (8/10/2017) dini hari. (jos/dwi)