Pemkot Anggarkan Sewa Lahan Trem 18 Miliar, Berharap Pembangunannya dari Investor

Pemerintah Kota Surabaya akan meneruskan pembangunan trem di Surabaya sebagai bagian dari angkutan massal cepat (AMC) terintegrasi meski tanpa pendanaan dari APBN.

Namun, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya bertekad, pembiayaan trem ini seminim mungkin menggunakan biaya dari APBD Kota Surabaya. Melainkan dengan dana dari investor.

Pada APBD Perubahan Surabaya 2017 (PAK/Perubahan Anggaran Keuangan), Pemkot memasukkan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk kepentingan pembangunan trem.

Risma mengatakan, anggaran itu merupakan anggaran cadangan untuk menyewa lahan PT KAI sebagai jalur trem yang ada di Surabaya. Anggaran ini baru akan digunakan bila PT KAI tidak meneruskan kerja sama dengan Pemkot Surabaya.

Perlu diketahui, dalam rencana pembangunan trem di Surabaya, Pemkot Surabaya dengan PT KAI telah menjalin kerja sama.

Sebelum adanya keputusan dari Pemerintah Pusat, bahwa trem tidak dibiayai APBN, PT KAI sepakat menyediakan lahan untuk jalur trem dan bersedia mengelola operasional trem ketika sudah siap digunakan.

“Kami komunikasi dulu dengan PT KAI. Bappeko sudah kontak lagi PT KAI, apa masih akan melanjutkan kerja sama? Waktu itu kami sudah tanda tangan. Nah yang Rp18 miliar itu nanti untuk sewa lahan, kalau PT KAI tidak meneruskan kerja sama,” ujarnya, Senin (2/10/2017).

Meski demikian, Risma berharap, anggaran Rp18 miliar untuk sewa lahan PT KAI juga termasuk untuk biaya operasional bagi PT KAI untuk mengelola trem di Surabaya.

“Sudah diakui aja, kami tidak kompeten untuk itu (mengoperasikan trem). Kami tidak punya pengalaman. Jadi kami berharap PT KAI yang akan tetap mengelola operasionalnya,” kata Risma.

Tapi, kata Risma, kalau PT KAI berniat untuk tetap melanjutkan kerja sama, maka skema realisasi trem di Surabaya tidak berubah. Anggaran Rp18 miliar itu tidak jadi digunakan dan bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya.

Hanya saja, tender pengerjaan trem yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat nanti akan dilakukan sendiri oleh Pemkot Surabaya dengan bantuan pakar dari berbagai universitas di Surabaya.

“Kami akan minta lagi bantuan pakar dari universitas, yang dulu tergabung dalam tim yang menyusun skema tender trem ini,” kata Risma.

Lepas dari rencana sewa lahan untuk kerja sama dengan PT KAI, Risma berharap biaya pengadaan trem dan pengerjaan jalur trem di Surabaya datang dari para investor.

“APBD Pemkot nanti kami pikirkan untuk mensubsidi (tarif trem) bagi masyarakat Kota Surabaya saja. Tapi semua pembiayaannya, saya berharap dari investor,” kata Risma.(den/dwi)