Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya mengevaluasi anggaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebesar Rp3 miliar di APBD 2017 menyusul belum adanya seleksi CPNS.
Herlina, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, pada Antara, Rabu (20/9/2017) mengatakan selama sebulan belakangan sudah ramai pengumunan penerimaan CPNS di sejumlah Kementerian dan pemerintah daerah, namun sampai saat ini belum ada kepastian bahwa Surabaya mendapat jatah kuota untuk formasi CPNS di lingkungan pemkot setempat.
Karena saat ini, katanya, sedang ada pembahasan perubahan anggaran keuangan APBD 2017, pihaknya mendorong Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya segera melakukan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi terkait kepastian Surabaya mendapatkan formasi CPNS atau tidak.
“Dengan waktu yang mepet hanya tinggal tiga bulan ke depan hingga akhir tahun, kemungkinannya kecil jika akan menggelar seleksi penerimaan CPNS. Kalaupun mungkin, pelaksanaannya untuk formasi tahun depan,” ujarnya.
Kalau memang tidak mungkin atau tidak ada jatah formasi, lanjutnya, Komisi A mengusulkan agar anggaan itu didrop. Anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih mendesak.
Ia mencontohkan untuk pengembangan perencaan Pemkot Surabaya yang akan membuat assessment center dan pelatihan pegawai atau peningkatan kualitas SDM pegawai di lingkungan Pemkot.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sebelumnya menilai rekruitmen CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya masih belum ada titik terang, meski sejumlah daerah mulai mempersiapkan perekrutan CPNS sebagai pengganti PNS yang sudah masuk purna tugas.
“Kami menilai Pemkot Surabaya lebih menyukai tenaga kerja outsourcing (alih daya) dibandingkan rekrutmen CPNS, sebab alokasi anggaran untuk tenaga alih daya merata hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya,” katanya.
Namun, giliran ada rekrutmen CPNS, kenapa tidak dimanfaatkan untuk merekrut tenaga-tenaga baru, yang terdidik, profesional dan permanen. Padahal setiap tahun selalu ada anggaran untuk CPNS. (ant/fik/ipg)