PBB Harus Lindungi Masyarakat Rohingya atau Kucilkan Myanmar

Resolusi kemanusiaan terhadap masyarakat Rohingya yang diprakarsai oleh DPP PKB, ulama NU, dan para biksu di Indonesia mendesak agar PBB mengucilkan Myanmar bila negara ini melakukan pembiaran kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat Rohingya.

Muhaimin Iskandar Ketua Umum DPP PKB mewakili komunitas islam di Indonesia menegaskan kekerasan terhadap masyarakat muslim Rohingya sudah melampaui batas nilai nilai kemanusian.

“Dunia internasional atau PBB tidak boleh diam. Jangan melihat siapa dan apa agamanya yang jadi korban,” kata Muhaimin, di Wihara Dharma Bakti, Petak sembilan Grogol, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).

Resolusi kemanusiaan terhadap masyarakat Rohingya, sengaja diadakan di Vihara Dharma Bakti, atau Cing Te Yen, untuk menggugah umat Budha supaya ikut menyampaikan pesan kepada pemimpin umat Budha di seluruh dunia, terutama di Miyanmar, supaya kekerasan, pembunuhan, dan pengusiran terhadap masyarakat Rohingya segera diakhiri.

Kata Muhaimin, kalau pemimpin Myanmar tidak peduli terhadap nasib masyarakat Rohingnya yang terus menerus menjadi korban kekerasan, para pemuka agama di Indonesia mendesak PBB membentuk pasukan perdamaian untuk melundingi masyarakat Rohingya.

“Ini bukan kasus agama, tapi tragedi kemanusiaan, yang melibatkan tentara Myanmar. Bila perlu Duta Besar Myanmar di Indonesia diusir, sebagai bentuk.protes,” katanya.

Kekerasan terhadap masyarakat Rohingnya, akhir akhir ini dinilai semakin keras. Biksu Beny, salah seorang pemimpin umat Budha di Indonesia, juga mengecam kekerasan dan pembunuhan di Rohingnya.

“Para Biksu di Miyanmar yang melihat kejadian ini harus berhtindak cepat dan berusaha menghentikannya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam ajaran Budha disebutkan, bila ada Biksu melakukan pembiaran terhadap kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di di depan matanya, maka kebiksuannya gugur dengan sendirinya, dan yang bersangkutan harus dikucilkan.

“Para Biksu dan umat Budha harus membaca kitabnya,” seru Biksu Benny.(den)