Pemukiman Kumuh di Surabaya Sulit Teratasi karena Kendala-Kendala Ini

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengakui, penyelesaian masalah kawasan permukiman kumuh di Surabaya masih memerlukan waktu. Ada beberapa kendala yang dihadapi Pemkot Surabaya dalam upaya menyelesaikan masalah ini.

Pertama, kata Risma, rata-rata warga penghuni rumah di kawasan permukiman kumuh seperti bantaran sungai dan bantaran rel kereta api di Surabaya ini enggan pindah.

“Karena mereka merasa ingin memiliki rumah tinggal seperti yang lain. Karena itu mereka enggak mau pindah,” katanya.

Kendala kedua, Pemkot Surabaya pun bingung memindahkan seluruh warga penghuni kawasan permukiman kumuh ini ke mana. Karena prasarana rumah susun sederhana sewa di Surabaya sangat terbatas.

“Mau tak tempatkan di mana, rusunnya belum ada. Makanya tahun ini saya ajukan di APBD, pembangunan satu twin block. Tahun depan saya ajukan lima twin block,” ujarnya.

Risma mengaku belum mengukur berapa kebutuhan rusunawa untuk benar-benar membebaskan Surabaya dari kawasan permukiman kumuh. Sebab sekarang ini, di luar para penghuni kawasan kumuh juga ada warga Surabaya yang sudah menunggu untuk bisa menempati rusunawa.

“Waiting List-nya kalau enggak salah sudah mencapai 3.000 pemohon. Mereka ada juga yang ngirim surat ke saya marah-marah, kok belum dikasih-kasih,” katanya.

Meski demikian, Risma menegaskan, masalah permukiman kumuh di Surabaya ini bukan tidak mungkin teratasi. Hanya saja, penanganannya memerlukan waktu.

“Buktinya dulu yang sulit pindah di Tanjungsari itu akhirnya juga bisa dipindah. Tapi ya itu tadi, kalau sekarang semuanya mau dipindah, mau ditempatkan di mana?” Katanya.

Pemkot Surabaya saat ini sedang menyusun Rancangan Perda Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh. Draft raperda ini sudah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya.

Berdasarkan data sementara yang telah terkumpul di Pansus DPRD Surabaya, total kawasan permukiman kumuh yang ada di Surabaya sampai saat ini mencapai 150 hektare.(den/rst)