MPR Gelar Sidang Paripurna Tahunan Bersama Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) hari ini menggelar sidang paripurna dalam Rangka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2017 dengan agenda tunggal pidato Presiden RI.

Sekitar pukul 09.25 WIB, sidang yang dipimpin Zulkifli Hasan Ketua MPR RI, mulai digelar.

Sejumlah pejabat dan para mantan pejabat negara, hadir di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Selain Joko Widodo Presiden dan Jusuf Kalla Wakil Presiden didampingi istri, hadir Prof.DR Bacharuddin Jusuf Habibie Presiden Republik Indonesia ketiga, Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia kelima, Soesilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia keenam, Try Sutrisno Wakil Presiden Republik Indonesia keenam, dan Prof.DR Boediono Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas.

Hadir juga Setya Novanto Ketua DPR RI, Oesman Sapta Odang Ketua DPD RI, DR.Moermahadi Soerja Djanegara Ketua BPK, Prof.DR Muhammad Hatta Ali
Ketua Mahkamah Agung, Prof.DR Arief Hidayat Ketua Mahkamah Konstitusi, Aidul Fitriciada Azhari Ketua Komisi Yudisial, dan para Dutabesar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat.

Sedangkan anggota MPR yang hadir tercatat 459 orang dari total 689 anggota.

Dalam sambutannya, Ketua MPR mengungkapkan rasa syukur, karena sesudah reformasi konstitusi, untuk ketiga kalinya MPR masa jabatan 2014-2019 menyelenggarakan sidang paripurna, memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan kinerjanya kepada publik secara terbuka.

Anggota MPR, kata Zulkifli, sudah menjalankan amanat dengan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat.

Badan Sosialisasi MPR sudah melaksanakan berbagai program untuk membumikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok tanah air.

MPR juga menerima sejumlah aspirasi masyarakat lain, khususnya terkait dengan sistem perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Kata Zulkifli, Landasan ideal tentang ekonomi Pancasila harus dperkuat dengan Politik Ekonomi Pancasila yang kuat.

Selain itu, MPR juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk memperkokoh pelaksanaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Soal etika itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi Etika Sosial dan Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan serta Etika Lingkungan. (rid/iss/ipg)