Pemerintah Harus Maksimalkan e-Hajj Agar Tertib dan Tidak Menunggu Lama

Muharom Ahmad Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh), meminta Kementerian Agama (Kemenag) RI mengoptimalkan haji elektronik atau e-Hajj, agar semua jamaah haji terdaftar secara transparan dan lebih tertib.

Bahkan dengan memanfaatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi atau kerajaan, para jamaah tidak perlu antre lama. Untuk itu, pemerintah harus aktif berusaha melobi kerajaan Arab Saudi.

” e-Hajj itu untuk memastikan identitas, kapan keberangkatan, maktab, penerbangan, penginapan, hotel dan sebagainya. Juga untuk mewaspadai perusahaan atau travel haji dan umroh agar tidak menipu calon jamaah haji yang akan berangkat,” kata Muharrom dalam diskusi soal haji dan Unroh di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Kata dia, terjadinya jamaah haji ilegal selama ini akibat perusahaan atau travel yang memberangkatkannya hanya membelikan tiket keberangkatan, akibat keuangannya kacau. Sehingga kepulangannya juga kacau.

Cara mereka memulangkan jamaah, kata Muharrom, travel ini memulangkannya secara eceran. Seperti melalui AirAsia kalau ada 10 kursi kosong, maka jamaahnya dipulangkan dengan pesawat tersebut.

Menurut Muharom, jamaah haji yang menunaikan ibadah haji di Mekkah itu adalah mereka yang dapat visa haji dari pemerintah, WNI yang dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi, dan warga negara asing yang daftar haji di Indonesia sesuai UU dan WNI di luar negeri yang dapat visa haji sesuai PP Nomor 79 Tahun 2011.

Sedangkan yang ilegal menggunakan visa tenaga kerja atau visa turis.(faz/iss/ipg)
‎