Menteri Luar Negeri Qatar menyebut negara-negara tetangganya di Teluk dan Mesir keras kepala dalam sengketa diplomatik yang masih berlangsung. Dia juga mengatakan PBB semestinya membantu mengatasi krisis.
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani Menteri Luar Negeri Qatar bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York pada Kamis waktu setempat untuk membicarakan ketegangan setelah setelah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni.
Empat negara itu menuduh Qatar mendukung ekstremisme, dan menjatuhkan sanksi terhadap Doha. Menteri Luar Negeri Qatar menyebut sanksi itu merupakan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional”.
“Dewan Keamanan, Majelis Umum dan seluruh mekanisme PBB memiliki peran karena jelas pelanggaran terus berlanjut,” katanya kepada para reporter setelah bertemu dengan Guterres.
“Kami melihat di sisi lain konflik ini ada sikap keras kepala bahkan tanpa ada langkah maju untuk mengatasi masalah,” katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.
Bulan lalu Al-Thani bertemu dengan beberapa anggota Dewan Keamanan untuk melobi dukungan, namun dewan dan Guterres berulang kali menekankan bahwa solusinya harus ditemukan di antara mitra regional.
Kuwait berusaha memediasi krisis itu dan beberapa diplomat tinggi Barat sudah mengunjungi kawasan guna membantu meredakan ketegangan, termasuk Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.
“Ini tempat yang tepat di mana kami harus mulai mencari semua opsi untuk menemukan solusi legal,” kata Menteri Luar Negeri Qatar.
“Qatar sudah menyatakan lebih dari 10 kali bahwa bahwa kami ingin menyelesaikan isu ini lewat dialog, dan kami tidak menginginkan eskalasi, dan mereka perlu menarik diri dari semua tindakan ilegal mereka,” katanya.
Pada Selasa, Arab Saudi dan sekutunya mengungkap daftar hitam “teroris” yang meliputi 18 individu dan organisasi yang dituduh punya hubungan dengan ekstremis yang punya kaitan dengan Qatar.
Negara-negara itu menuntut Qatar memutuskan hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin dan menutup lembaga penyiaran raksasa Al-Jazeera dan pangkalan militer Turki, serta menyelaraskan kebijakan pimpinan Arab Saudi di kawasan, khususnya terkait Iran.
Qatar menganggap tuntutan itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya dan mendapat dukungan signifikan dari sekutunya, Turki.(ant/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
