Dradjad Hari Wibowo Alumnus Institut Pertanian Bogor berharap kepada Joko Widodo Presiden menegur Kapolri dan Menteri Pertanian terkait penggerebekan gudang beras yaitu PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi beberapa hari lalu.
“Sebagai alumnus IPB, saya berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras,” ujar Dradjad saat dihubungi suarasurabaya.net, Selasa (25/7/2017).
Dradjad yang juga Ekonom ini menilai, bisnis yang dilakukan PT IBU itu adalah sebuah inovasi dalam pertanian.
“Saya tidak kenal pemilik dan pengurus PT IBU. Tapi setelah mempelajari apa yang mereka lakukan, saya harus katakan bahwa, bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yang brilian,” kata dia.
Dradjad menegaskan, mereka yang belajar ekonomi pertanian/agribisnis paham sekali kalau tata niaga pertanian sering menjadi salah satu titik paling lemah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif terhadap kesejahteraan petani.
Menurut Dradjad, Sesingkali petani harus membayar input tani yang terlalu mahal dan atau menerima harga jual hasil tani yang terlalu murah. Akibatnya, rumus taninya atau bahasa statistiknya, Indeks Nilai Tukar Petani cenderung jelek bagi petani.
Kata dia, hal itu banyak penyebabnya, diantaranya karena rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif terhadap petani, dan sebagainya.
Dradjad berpandangan bahwa PT IBU memang bukan penolong petani yang tanpa kepentingan. Mereka hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Tapi, mereka melakukannya dengan sebuah inovasi tata niaga. Hasilnya, mereka sanggup membeli dengan harga yang lebih mahal dari petani. Dan yang lebih dia kagumi, mereka sanggup menjual dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen.
Artinya, kata Dradjad, mereka mampu menciptakan permintaan, dan sekaligus marjin yang cukup besar sebagai imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun dia yakin kalau PT IBU lebih diuntungkan dibanding petani.
Dradjad menegaskan, perusahaan inovator seperti PT IBU ini seharusnya diberi penghargaan, dan kalau salah cukup diberi pembinaan terlebih dulu.
“Perusahaan inovator seperti ini seharusnya diberi penghargaan. Kalaupun berbuat salah, cukup diberi pembinaan. Bukan malah dihukum, dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya?,” kata Dradjad heran.
Dia menegaskan, kisruh beras ini menunjukkan kalau pemerintahan Jokowi justru anti petani dan perusahaan-perusahaan pertanian.
“Bapak Presiden yang terhormat, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian,” tegas Dradjad.
Sebelumnya, pada Kamis (20/7/2017) lalu, Bareskrim Polri menggerebek PT IBU. Perusahaan tersebut diduga telah mengubah gabah yang dibeli seharga Rp 4.900 dari Petani dan menjadi beras bermerek.
Gabah itu diproduksi menjadi dua merek beras dengan harga Jual yang berbeda, yaitu “Maknyuss” seharga Rp 13.700 per kilogram, dan “Cap Ayam Jago” seharga RP 20.400 per kilogram.
Kedua harga itu berbeda dengan yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 9000 per kilogram dan dianggap berpotensi mematikan pelaku usaha lain. (faz/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
