Datangi KPK, Menteri Desa PDTT Jadi Saksi Kasus Suap Opini BPK

Eko Putro Sandjojo Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2017).

Dia memenuhi panggilan Penyidik KPK sebagai saksi dari Rochmadi Saptogiri tersangka kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelum menjalani pemeriksaan, Eko menyatakan siap memberikan keterangan, serta mendukung upaya KPK mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan institusi Kemendes PDTT.

“Kami tentu menyayangkan adanya suap yang seharusnya tidak terjadi. Makanya kami melakukan peninjauan dan evaluasi di internal Kemendes PDTT supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Selain Eko, hari ini KPK juga memeriksa Sugito mantan Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDTT, dan Jarot Budi Prabowo mantan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kementerian Desa dan PDTT yang berstatus tersangka.

Seperti diketahui, pada hari Jumat (26/5/2017), KPK menangkap tujuh orang yang di antaranya oknum pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK.

Dari OTT yang dilakukan di Kantor BPK, KPK menyita uang Rp40 juta, Rp1,1 miliar dan 3000 Dollar AS, sebagai barang bukti.

Uang yang disita itu diduga sebagai suap yang diberikan pihak Kemendes PDTT, supaya BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2016.

Sesudah memeriksa 1×24 jam, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka masing-masing adalah Sugito Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT, dan Jarot Budi Prabowo mantan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kementerian Desa PDTT.

Kemudian, Rochmadi Saptogiri Auditor Utama Keuangan Negara III, dan Ali Sadli Kepala Auditorat III Badan Pemeriksa Keuangan. (rid/dwi/rst)