Komisi Nasional Pendidikan Jatim Resmi Dikukuhkan

Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengukuhkan pengurus Komisi Nasional Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020. Pengukuhan dilakukan di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jl Pahlawan Surabaya, Kamis (13/7/2017).

“Komisi Nasional Pendidikan ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah di dunia pendidikan kita,” ujar Soekarwo ketika memberikan sambutan pengukuhan.

Di Jawa Timur sendiri, pendidikan sangatlah unik, beragam dan tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia. Jawa Timur memiliki SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA, SMK, Madrasah Aliyah (MA) yang harus diperjuangkan. Selian itu, Jawa Timur juga memiliki Madrasah Diniyah (Madin) yang sangat besar.

“Perpaduan metode ilmu pengetahuan dan sentuhan agama dari kiai menjadi ciri khas Jatim,” ujarnya.

Karenanya, secara tegas Soekarwo minta program full day school yang digagas Mendikbud agar ditunda atau bahkan tidak perlu diterapkan. Penundaan tersebut dilakukan atas aspirasi para ulama di Jawa Timur.

“Basis terhadap spritual dan moralitas ini jangan diganggu. Justru kami pertahankan diniyah salafiyah, ini khas Jawa Timur,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Soekarwo juga mengatakan bahkan pemerintah provinsi saat ini fokus untuk meningkatkan daya saing industri dengan cara menambah jumlah pendidikan vokasional. Saat ini rasio SMA dengan SMK di Jatim masih 35 persen untuk SMA dan 65 persen untuk SMK. Padahal idelnya adalah 30 banding 70.

“Sejak tahun 2015 kami telah melakukan moratorium pendirian SMA baru dan memaksimalkan peran SMK guna memenuhi standard tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar industri,” kata dia.

Sementara itu, di tempat yang sama Dedy Chasbullah, Ketua Komnas Pendidikan menjelaskan bahwa Komnas Pendidikan dibentuk sebagai patner pemerintah dalam meningkatkan sumberdaya manusia sekaligus pengontrol kebijakan dunia pendidikan di Indonesia.

Saat ini, kekerasan anak, kenakalan remaja dan bahaya narkoba didominasi anak usia sekolah. Permasalahan tersebut merupakan hal kompleks yang harus segera ditangani.

“Komisi Nasional Pendidikan juga berkomitmen untuk menjadi mitra yang positif bersama Kemendikbud, Kemenag, Kemendikti dan Kemenpan untuk memajukan pendidikan di Indonesia,” kata dia.

Komnas Pendidikan Wilayah Jawa Timur yang dikukuhkan terdiri dari satu orang ketua, 4 wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 koordinator bidang. Posisi ketua dijabat oleh Kunjung Wahyudi.

Di tempat yang sama, Pakde Karwo juga melantik anggota Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Proviinsi Jawa Timur Periode 2017-2022 serta anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Provinsi Jawa Timur periode 2016-2021. (fik/rst)