Arif Budiman, Ketua KPU mengatakan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah merupakan proses pilkada serentak terakhir setelah pada 2015 telah digelar 269 pilkada dan pada 2016 terdapat 101 pilkada.
“Pilkada serentak pada 2018 nanti adalah yang terbesar karena mencakup 68 persen pemilih,” kata Arief Budiman, ketika sosialisasi proses pilkada serentak di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (16/6/2017).
Saat ini, KPU juga telah mengeluarkan Peraturan KPU nomor 1/2017 tentang program dan jadwal pilkada, dimana persiapan akan dimulai pada Juni ini.
Selanjutnya pada Agustus 2017 akan mulai dilakukan pemutakhiran data pemilih. Pada bulan Desember 2017, pendaftaran calon perseorangan juga akan dimulai. Kemudian pada 8-10 Januari 2018, baru digelar pendaftaran calon yang diusung partai politik maupun gabungan partai politik.
“Satu bulan kemudian pada 12 Februari 2018 akan dilakukan penetapan pasangan calon. Lantas tiga hari kemudian mulai 15 Februari 2018 akan mulai kampanye,” ujar Arif yang juga mantan anggota KPU Jawa Timur ini.
Kampanye sendiri akan digelar selama lima bulan hingga 23 Juni atau tiga hari sebelum pemungutan suara. “Pemungutan suara kami tetapkan pada hari Rabu 27 Juni 2018,” kata Arif Budiman.
Pencoblosan sendiri akan digelar bertepatan dengan massa dua minggu setelah lebaran. Sedangkan untuk rekapitulasi akan dilakukan paling lama 14 hari setelah pemungutan suara. Semua jadwal telah disusun berdasarkan perintah undang-udang tentang pemilihan kepala daerah.
Di tempat yang sama, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa pilkada serentak di Jawa Timur pada 2018 akan diikuti 19 daerah yakni 18 kabupaten/kota serta satu provinsi.
“Nanti akan ada tujuh Pj (Penjabat) Bupati/Walikota serta ada delapan Plt (Pelaksana Tugas), karena masa tugas kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak memang tidak bersamaan,” kata Gus Ipul.
Terkait persiapan pilkada serentak, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan anggaran yang disalurkan dengan cara dicicil tiap tahunnya. “KPU Jatim menyampaikan membutuhkan dana Rp817 miliar, tentu ini akan kita sediakan bertahap,” ujarnya. (fik/ipg)