Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status enam orang yang kemarin terjaring operasi tangkap tangan di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya dan daerah Malang, menjadi tersangka.
Mereka masing-masing adalah MB Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, BH Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dan ROH Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
Kemudian, RA dan S yang diketahui sebagai staf anggota DPRD Jawa Timur, dan seorang lagi berinisial ABR staf Pimpinan DPRD Jawa Timur yang diduga berperan sebagai perantara.
Barang bukti yang diamankan KPK adalah uang sebanyak Rp150 juta dalam pecahan Rp100 ribu, di Ruang Kerja Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur.
Uang itu diduga suap buat Ketua Komisi B DPRD Jatim, terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
Keterangan itu disampaikan Basaria Pandjaitan Wakil Ketua KPK, Selasa (6/6/2017) petang hari ini di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam, KPK meningkatkan status enam orang yang kemarin tertangkap tangan di Jawa Timur, dengan dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pelaksanaan tugas pengawasan, dan pembahasan revisi Perda Jawa Timur tahun 2017,” ujar Basaria Pandjaitan, Selasa (6/6/2017) petang, di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Basaria menambahkan, uang Rp150 juta yang disita, merupakan bagian dari commitment fee yang diberikan sejumlah kepala dinas kepada DPRD Jawa Timur.
Kata Basaria, sejumlah kepala dinas sudah berkomitmen memberikan uang kepada Komisi B DPRD Jatim Rp600 juta setiap tahun, yang diberikan setiap tiga bulan sekali sebanyak Rp150 juta.
Sementara itu, Laode Muhammad Syarief Wakil Ketua KPK menjelaskan kalau suap itu tidak terkait tunjangan hari raya buat anggota dewan. (rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
