Indonesia Dianggap Piawai Gunakan Cara Soft Approach Tangani Terorisme

Indonesia dianggap piawai gunakan cara soft approach tangani terorisme. Ini disampaikan Wiranto Menko Polhukam setelah bertemu dengan Zulkifli Hasan Ketua MPR RI di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Wiranto mengaku baru saja berkunjung ke Ryadh dan Rusia membahas masalah terorisme. Di negara-negara tersebut telah bersepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama, sehingga Indonesia dan negara lain di dunia berkomitmen untuk menghadapi teroris secara bersama-sama.

“Kebetulan saya juga baru pulang dari Ryadh dan dari Rusia, khusus bicara masalah terorisme. Seluruh negara sudah sepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama. Karena musuh bersama, maka juga harus dihadapi secara bersama-sama. Sehingga sudah ada komitmen diantara negara-negara tersebut,” ujar Wiranto.

Bahkan di Rusia, kata dia, 100 negara yang hadir berkomitmen untuk bersama-sama menanggulangi gerakan terorisme ini dengan cara saling tukar menukar intelijen, saling memperkuat sistem cyber yang sudah digunakan jaringan terorisme, memotong sistem logistik mereka, dan bersama-sama bertukar pengalaman dalam menangani terorisme itu.

Menurut Wiranto, seratus negara tersebut mengakui kalau Indonesia dianggap lebih maju dalam menangani masalah-masalah terorisme, sehingga diminta untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman praktis soal itu.

“Dan Indonesia kebetulan dianggap lebih maju untuk masalah penanganan terorisme dengan cara-cara soft approach (pendekatan yang halus) atau deradikalisasi. Ini kita lebih duluan maju dari negara lain , sehingga kita selalu diminta untuk memberikan pengalaman-pengalaman praktis mengenai masalah itu,” kata dia.

Sementara pertemuan Ketua MPR dengan Menko Polhukam sendiri membahas soal Ormas dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Zulkifli Hasan Ketua MPR RI mengatakan, bersama Wiranto Menko Polhukam sepakat kalau Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika layak dibubarkan.

“Kita sepakat ormas yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Nah kita berdiskusi tentu kita sepakat, MPR sebagai penjaga Konstitusi, tegas menyatakan tidak boleh ada di Republik ini lembaga apapun, ormas apapun yang bertentangan dengan konstitusi kita Pancasila,” kata Zulkifli.

Dia juga sepakat apa yang dibahas oleh DPR bersama dengan Pemerintah yaitu UU Terorisme itu agar bisa segera rampungkan.

“Kita selesaikan, agar aparat keamanan kita mempunyai pegangan yang kuat karena sudah memiliki UU. Tentu mencegah munculnya gerakan-gerakan terorisme,” kata dia.

Khusus mengenai Ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kata Wiranto, tentu harus ada terapi khusus. Tidak bisa negara yang menganut ideologi tertentu, ada suatu organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara, tentu harus ada penyelesaian.

“Ke depan nanti agar kita mempunyai kesatuan yang utuh antara pemerintah dan masyarakat yang diwakili Ormas bersama-sama untuk menjaga ini,” kata Wiranto.(faz/iss/ipg)