Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Menjerit Tarif Listrik Naik

Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka mengeluh dengan naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL).

Perwakilan dari mereka akhirnya masuk diterima Fahri Hamzah Wakil ketua DPR RI.

Adapun beberapa permasalahan yang disampaikan oleh pimpinan KSPI kepada Pimpinan DPR RI. Pertama, sekitar 19 juta pelanggan listrik PLN dengan pengguna golongan 900 VA mengalami kenaikan 30 persen dari harga semula. Kedua, kenaikan TDL membuat beban hidup rakyat semakin meningkat dan daya beli menurun.

Ketiga, listrik dasar (900 VA) merupakan salah satu dari 60 (enam puluh) item dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) rakyat kecil. Harusnya tidak boleh naik. Keempat, rakyat mulai mengeluh karena pasokan BBM di berbagai titik miskin di Indonesia juga mulai dibatasi. Dan yang terakhir, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang ketiga kali sejak rezim Jokowi dan dinaikkan tepat pada 1 Mei 2017 adalah kado paling pahit Jokowi Presiden untuk buruh dan rakyat miskin.

KSPI juga menyampaikan pernyataan sikapnya: satu, mendesak kepada Jokowi Presiden untuk membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan menambah pasokan BBM; kedua, KSPI mendesak DPR RI untuk membentuk Pansus listrik dengan menggunakan hak angket untuk memanggil Presiden guna menanyakan kenaikan TDL yang memberatkan buruh dan rakyat miskin.

Kepada perwakilan buruh, Fahri Hamzah menyampaikan beberapa hal. Bahwa pertemuan terakhir dengan pimpinan KSPI sebelumnya, Fahri sudah menawarkan satu langkah bersama antara buruh dengan DPR.

“Langkah bersama itu berupa keseriusan kita untuk memiliki database dasar hidup buruh dan berbagai masalahnya agar menjadi dasar advokasi DPR RI,” ujar Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (w0/5/2017).

Kata dia, buruh harus memiliki alert system (sistem peringatan) yang menjadi acuan buruh. Pemerintah gagal atau sukses tidak ada ukurannya. Problemnya, buruh kalau tidak demonstrasi tidak dianggap ada.

“Angket yang diusulkan oleh kawan-kawan buruh itu bisa diberlakukan kalau ada dugaan pelanggaran Undang-Undang. Kawan-kawan buruh dan tim kajian DPR harus kerjasama dan harus lebih dalam lagi mengkaji soal sumber kesalahan pemerintah ini,” kata dia.

Dan yang terakhir, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa sesungguhnya kenaikan TDL adalah sinyal tanda bahaya untuk pemerintah.

“Rakyat menjerit karena daya beli menurun. Semua mengeluh dan marah. Ada berita soal rakyat bunuh diri karena tak mampu membayar listrik. DPR akan serius menyelesaian masalah ini,” kata Fahri.(faz/dwi)