HTI Mengadu ke DPR RI

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendatangi DPR RI pasca Pemerintah berencana membubarkan Ormas tersebut yang akan dilakukan lewat proses Pengadilan.

Beberapa perwakilan HTI ini dipimpin oleh Ismail Yusanto juru bicaranya. Mereka ditemui Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI.

Ismail menegaskan kedatangannya ke DPR untuk minta perlindungan dan dukungan wakil rakyat ini, karena HTI itu legal dan mempunyai hak konstitusional menyampaikan ajaran Islam dan dakwah.

HTI, kata Ismail, tidak ingin langkah pemerintah terus berlanjut untuk membubarkan HTI.

Soal pelarangan HTI di negara lain diantaranya Mesir dan Saudi Arabia, Ismail menegaskan kalau HTI tidak bisa disamakan dengan mereka, sehingga Indonesia tidak boleh asal ikut negara-negara lain.

“Nggak bisa juga dong, ya kan. Sebuah tindakan represif yang dilakukan oleh sebuah negara atau pemerintah, artinya itu sebuah kejahatan, lalu kita ikut-ikut jahat, sebagaimana umpamanya satu negara melegalkan LGBT, apakah kemudian kita ikut melegalkan juga dengan dasar itu, tidak bisa kan? Artinya, kita harus punya argumen yang berdasarkan ketentuan disini dan juga melihat fakta, tidak bisa serta merta begitu,” ujar Ismail Yusanto di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Kalau begitu caranya berpikir, kata dia, hal itu bisa berbahaya, artinya kita harus mengikuti apa yang dilakukan orang lain.

Menanggapi kedatangan HTI, Fadli Zon Wakil Ketua DPR akan menyampaikan keluhan HTI ke pemerintah.

Dia juga akan minta ke pemerintah untuk mengkaji kembali keputusan membubarkan HTI.

“Jadi secara organisasi, HTI ini sudah lama dan diakui di dalam negara Republik Indonesia. Tuduhan mengenai anti Pancasila dan lain-lain juga sudah disampaikan bahwa mereka di anggaran dasar sudah mencantumkan Pancasila dan UUD 1945. Dan selama ini mereka juga berkontribusi di dalam melakukan revisi Undang-Undang,” kata Fadli.
‎
Sebenarnya, menurut Fadli, kontribusi yang diberikan HTI pada masyarakat itu banyak yang bermanfaat.(faz/ipg)