Demi Keamanan Negara Pemerintah dapat Membubarkan Ormas Anti Pancasila

Joko Widodo, Presiden, menegaskan pemerintah dapat membubarkan ormas anti Pancasila untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam pandangannya, pembubaran ormas-ormas anti Pancasila bukan untuk menghambat proses demokrasi di Indonesia.

“Kita berada di negara yang berdemokrasi. Di negara demokratis ini silakan sampaikan pendapat, silakan bila ingin berdemo. Tapi ada aturan yang harus diikuti, yakni tidak mengganggu yang lain dan bisa menjaga ketertiban keamanan kota maupun negara. Kalau sudah mengganggu, itu yang saya kira hendak dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan rencana Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) anti Pancasila usai menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017 di Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).

Kepala Negara berharap agar permasalahan ini tidak sampai menghabiskan energi yang semestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Namun, ia memastikan bahwa rencana Menkopolhukam itu murni untuk penegakan keamanan dan ketertiban.

“Jangan sampai energi kita habis untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita ulang-ulang seperti ini? Tidak! Saya sampaikan ini, tidak! Jadi kalau ada gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menkopolhukam,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menjawab pertanyaan jurnalis mengenai payung hukum pembubaran ormas anti Pancasila, Presiden menjelaskan Menkopolhukam yang akan menjabarkannya. “Kita tunggu saja,” kata presiden.

KH Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU, yang berada di samping presiden, menyatakan dikungannya terhadap rencana pembubaran ormas anti Pancasila.

Said menyebut memang ada ormas yang anti Pancasila. Ormas ini ingin membentuk sistem pemerintahan Khilafah. Tapi pemikiran ini ditentang oleh seluruh negara Islam, termasuk Indonesia.

“NU akan berdiri di garis paliing depan kalau ada yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain,” kata Said Aqil.(jos/iss/ipg)