Pemerintah Indonesia Dorong Upaya Perdamaian di Rakhine State

Di sela kunjungannya ke Filipina, Joko Widodo Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Daw Aung San Suu Kyi (Daw Suu) State Counsellor Myanmar. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang Hotel Sofitel, Philippine Plaza, Manila, pada Sabtu, 29 Mei 2017, sebelum bertolak menuju acara pembukaan KTT ASEAN ke-30.

Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Darmin Nasution Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Retno Marsudi Menteri Luar Negeri, dan Pramono Anung Sekretaris Kabinet.

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri menerangkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung sekira 30 menit tersebut, Daw Suu menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia yang selama ini telah membantu Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Rakhine State.

“Daw Suu menyampaikan bahwa situasinya memang tidak mudah, tetapi Daw Suu menyampaikan bahwa komitmen pemerintah Myanmar sangat kuat untuk memperbaiki situasi yang ada di Rakhine State,” ujar Retno.

Joko Widodo Presiden kemudian menyampaikan kepada Daw Suu bahwa kestabilan sebuah pemerintahan merupakan hal yang harus terus dipelihara. Sebab, kestabilan politik di Myanmar juga memiliki implikasi yang luas di kawasan, khususnya di Asia Tenggara.

Selain itu, Presiden juga berkomitmen untuk menawarkan bantuan kerja sama kepada pemerintah Myanmar. Tidak hanya bantuan yang bersifat segera seperti pengiriman kontainer bantuan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, tapi juga kerja sama antara kedua negara yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.

“Intinya adalah agar Rakhine State ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah yang maju secara inklusif, yang tidak terjadi diskriminasi, dan sebagainya. Tadi Presiden mengatakan antara lain program-programnya yang kita tawarkan adalah program untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk livehood program, dan lain-lain,” ungkapnya.

Presiden dan Daw Suu sendiri sempat membicarakan seputar pembangunan masjid di Rakhine. Daw Suu mengatakan semua masalah perizinan telah selesai sehingga konstruksi dapat dimulai sesegera mungkin.

Lebih lanjut, dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan bersahabat itu juga dibicarakan mengenai pengembangan kapasitas sumber daya Myanmar, utamanya mengenai kebutuhan akan pelatihan bagi para polisi Myanmar.

“Jadi secara nasional kalau dilihat dari jumlah, maka Myanmar itu hanya memiliki separuh dari kebutuhan polisi. Pernah disebut bahwa jumlah yang dimiliki sekitar 80 ribu tetapi sebenarnya jumlah yang diperlukan adalah 160 ribu. Daw Suu mengatakan ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka capacity building untuk polisi-polisi,” kata Retno.(jos/iss/ipg)