Ratusan Karyawan Freeport Gelar Demo di Timika

Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan privatisasi lain yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SP-KEP) SPSI Freeport menggelar demontrasi di halaman kantor Bupati Mimika, Timika, Jumat (21/4/2017).

Dalam orasi para pendemo menyampaikan sejumlah poin aspirasi antara lain meminta Pemkab Mimika, Pemprov Papua, dan pemerintah pusat memaksa Freeport untuk segera menghentikan pemutusan hubungan kerja dan furlog atau merumahkan karyawan yang kini jumlahnya mencapai empat ribuan.

Selain itu mereka juga menyampaikan dukungannya kepada pemerintah agar mendesak PT Freeport segera membangun pabrik pemurnian konsentrat di Provinsi Papua demi kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Aspirasi yang dibacakan langsung oleh Aser Gobai Ketua Pimpinan Cabang SP-KEP SPSI Mimika itu juga berisikan permintaan agar Eltinus Omaleng Bupati Mimika memberhentikan Septinus Somilena Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Mimika dari jabatanya karena dinilai tidak dapat mengakomodir kepentingan karyawan sebagai warga Mimika.

Para pendemo yang membanjiri lapangan upacara kantor sentra pemerintahan tersebut datang dengan menggunakan kendaraan roda dua sambil membawa bendera dan atribut SP-KEP SPSI.

Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan puluhan anggota kepolisian Timika dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi demo untuk mengantisipasi tindakan anarkis yang dilakukan oleh pada pendemo.

Tampak aparat kepolisian juga membawa senjata laras panjang dan menyiapkan satu unit mobil water canon di dekat lokasi demo.

Demo kali ini merupakan kali kedua. Sebelumnya demo yang sama dilakukan oleh karyawan yang tergabung dalam SP-KEP SPSI Mimika melakukan aksi yang sama pada Kamis (20/4/2017) dengan jumlah massa yang tidak terlalu banyak dibandingan dengan aksi kedua ini.

Karyawan pendemo juga telah menyatakan akan terus melaksanakan aksi demo serupa hingga tuntutan mereka segera diakomodir oleh Pemkab Mimika hingga pemerintah pusat. (ant/dwi/rst)