Peran Perempuan Masih Jalan di Tempat

Hetifah Saifudian Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar mengatakan, peran perempuan di Indonesia saat ini masih jalan di tempat.

Padahal, negara demokrasi tanpa keterlibatan perempuan justru tidak demokratis. Tapi, menurutnya, mungkin karena masih dalam transisi demokrasi 15 tahun terakhir ini, banyak tantangan yang dihadapi mengenai representasi perempuan.

“Pemilu menjadi instrumen representasi yang lebih baik dan kini sudah mulai tidak ada diskriminasi dalam politik Indonesia. Bagi kami di Golkar sendiri banyak yang dihadapi sehingga belum ada kemajuan. Di DPR RI baru 18 persen keterwakilan perempuan dan 12 persen di DPRD. Tanpa perubahan kebijakan, sulit persamaan bisa terwujud,” kata Hetifah dalam dialektika demokrasi “Kartini Bicara Pemilu” di DPR RI, Kamis (20/4/2017).

Hetifah juga mengatakan, kuota 30 persen perempuan di daftar caleg DPR RI juga tergantung peraturan yang lainnya. “Kalau parpol sendiri tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan aturan itu, ya sulit. Yang penting perempuan yang ada di DPR dan DPRD, harus menjadi role model, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” kata dia.

Sementara, Titi Anggraeni Direktur eksekutif Perludem mengatakan, peran itu bisa dilakukan di 3 jenis pemilu. Yakni Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

“Itulah yang menjadi sirkulasi elit Indonesia. Isu keterwakilan perempuan ini tak bisa hanya melalui 3 instrumen itu, tapi lebih luas lagi. Seperti penyelenggara pemilu. Di KPU saja hanya 1 perempuan dari 7 komisioner, dan Bawaslu hanya 1 dari 5 komisioner. Maka jumlah 30 persen itu penting untuk mempengaruhi keputusan. Sehingga, keterwakilan itu komprehensif,” ujar Titi.

Dwi Septiani Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menegaskan, apa yang dilakukan RA Kartini sudah jelas seperti dalam surat-suratnya. Ingin mewjudkan cita-cita besar bagi perempuan. Bukan sekedar untuk kekuasaan, tapi untuk titik keseimbangan (equilibrium).

“Saat ini masih 7 provinsi yang memiliki wakil perempuan di DPR RI, 17 provinsi belum punya wakil di DPD RI, dan 22 provinsi yang belum mempunyai wakil di DPRD. Kalau begitu, bagaimana kita bisa memberi ruang 30 persen (blocking seat) untuk perempuan,” kata dia.(faz/den)