KPU Akan Launching Pilkada Serentak 2020 September Mendatang

Arief Budiman Ketua KPU RI mengatakan, setidaknya pada September 2019 mendatang KPU akan me-launching pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

“Pelaksanaan Pilkada Serentak ini antara Agustus atau September 2020, jadi launching besok bertepatan dengan satu tahun menjelang pelaksanaan,” katanya beberapa waktu lalu di Surabaya.

Akan ada 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang akan menggelar Pemilihan Bupati/Wali Kota pada 2020 mendatang. Dia berharap seluruh anggota KPU masing-masing kabupaten/kota sudah siap.

KPU RI saat ini sedang menyusun penyusunan tahapan Pilkada Serentak 2020 itu. Arief mengatakan, penyusunan ini akan dituntaskan Juni ini, atau paling lambat Juli mendatang.

Begitu tahapan itu tuntas disusun dan telah disahkan dalam bentuk peraturan KPU RI, dia berharap KPU kabupaten/kota di semua wilayah di Indonesia yang akan menggelar Pilkada melaksanakan tahapan itu.

“KPU kabupaten/kota akan menjalankan schedule-nya: membuat perencanaan program, rencana anggaran, lalu menyusun detail tahapannya. Dari tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta pemilu, logistik, distribusi logistik, kampanye, sampai pelaksanaan,” katanya.

Nur Syamsi Anggota KPU Kota Surabaya yang terpilih kembali dan dilantik beberapa waktu lalu mengakui, dia dan empat anggota lainnya harus segera bersiap-siap untuk pelaksanaan Pilkada 2020 itu.

KPU Surabaya telah mengajukan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 kepada Pemerintah Kota Surabaya. “Karena penyelenggaraan kali ini menggunakan APBD,” ujarnya.

Jumlah anggaran yang diajukan, kata Syamsi, meningkat dibandingkan anggaran Pilwali 2015 silam. Karena menurutnya, saat itu ada sejumlah logistik yang harus diadakan sendiri oleh KPU.

“Kami sudah mengajukan anggaran ke Pemerintah Kota di angka Rp 85,1 miliar. Awal Juni kemarin sudah kami ajukan. Memang 2015 kami mengajukan Rp72 Miliar karena ada beberapa logistik yang diadakan sendiri oleh KPU, jadi tahun meningkat,” ujarnya.

Syamsi mencontohkan, logistik yang harus diadakan sendiri oleh KPU Kota Surabaya pada 2015 silam seperti bilik suara. Karena saat ini pembiayaan murni oleh APBD maka pengajuan anggaran itu pun meningkat.

Nur Syamsi mengatakan, berapa anggaran yang akan disepakati diserahkan pada hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan Pemkot Surabaya. DPRD Surabaya dalam waktu dekat ini juga akan memanggil KPU untuk membahas anggaran Pilwali ini.(den/iss)