Pemerintah Kota Surabaya menegaskan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Gunung Anyar, kawasan timur ibu kota Provinsi Jatim itu, hingga kini masih dalam kajian.
“Belum, masih kajian di dinkes (dinas kesehatan),” kata Eri Cahyadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya dilansir Antara di Surabaya, Minggu (16/6/2019).
Saat ditanya kira-kira kapan kajian rencana pembangunan RSUD itu selesai, Eri menyatakan belum mengetahui secara pasti.
Eri Cahyadi beberapa waktu lalu menyatakan untuk rencana pembangunan 2019 pada bidang kesehatan, pihaknya berencana membangun atau merehabilitasi gedung RSUD Soewandhi.
“Nanti akan dibangun gedung dan parkirnya. Insya Allah di situ nanti juga akan ada pengobatan untuk penyakit kanker,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa tahun 2019 ini Pemkot Surabaya akan membangun IPAL di 10 puskesmas setempat dan akan merehabilitasi kerusakan ringan di 24 puskesmas serta 28 puskesmas pembantu (Pustu). Bahkan, akan ada pemeliharaan di 39 puskesmas dan 31 pustu.
Sementara itu, Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkot Surabaya mengatakan pada tahun ini pihaknya fokus untuk pembangunan RSUD Soewandhie dan Bhakti Dharma Husada (BDH) khususnya dalam pengembangan layanan dan parkir.
Meski demikian, Febria menyatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan rencana tersebut bisa direalisasikan. Saat ditanya apakah pada 2020 bisa dianggarkan dalam APBD Surabaya, ia belum bisa memberikan jawaban. “Belum selesai kajiannya,” ujarnya.
Arif Fathoni Wakil Ketua DPD Partai Golkar Surabaya sebelumnya mengatakan pihaknya mempertanyakan rencana pembangunan RSUD di kawasan Surabaya bagian timur yang tidak kunjung terealisasi.
“Saya dapat keluhan banyak warga yang berobat di RSUD Soewandhie karena lokasinya jauh di Surabaya Utara,” katanya.
Menurutnya, memang ada RSUD yang dekat dengan kawasan Surabaya timur seperti RSU Haji. Hanya saja pasien yang berobat di rumah sakit milik Pemprov Jatim itu juga banyak.
Selain itu, lanjut dia, sudah selayaknya Kota Surabaya membutuhkan rumah sakit baru yang dikelola pemerintah. Sebab selama ini antrean pasien untuk mendapatkan kamar cukup panjang. Kondisi selama ini, jumlah pasien yang membutuhkan pengobatan tidak sebanding dengan jumlah kamar yang tersedia.(ant/tin/iss)