Tangani Longsor Ponorogo, Provinsi dan Kabupaten Tolak Bantuan Kemensos

Soekarwo Gubernur Jawa Timur memastikan pencarian korban tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan. Artinya, pencarian akan terus dilakukan hingga seluruh korban benar-benar ditemukan.

“Kemarin kami bertemu dengan tokoh agama dan masyarakat di Pendopo Ponorogo, mereka inginnya seluruh korban bisa ditemukan,” kata Soekarwo, ketika memberikan keterangan pers tentang penanganan Bencana Longsor Ponorogo, di Grahadi, Senin (3/4/2017).

Dari catatan yang ada, jumlah korban yang terkubur mencapai 28 orang. Hingga semalam sudah ditemukan dua orang. Ada enam unit ekskavator yang masuk ke lokasi bencana untuk pencarian korban.

“Rencananya akan ada 10 ekskavator. Cuaca yang buruk hanya efektif enam jam melakukan pencarian. Untuk pengungsian ada sebanyak 30 KK di Balai Desa setempat,” kata dia.

Solusi ad-hock atau darurat bagi keluarga korban bencana tanah longsor dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, melalui pemberian rumah hunian sementara bagi para korban. Selain itu, bagi para keluarga korban juga diberikan uang bantuan hidup (jatah hidup) sebesar Rp900 ribu per orang per bulan yang tenggang waktunya akan ditentukan kemudian.

“Nanti akan dihitung dan dirumuskan oleh Bupati Ponorogo sampai berapa lama mereka mendapatkan bantuan hidup. Untuk bantuan dari Kemensos yang disampaikan Bu Mensos saya kira silakan untuk daerah lain, tapi untuk jadup biar provinsi yang menangani. Kami bukan menolak bantuan Mensos. Bencana Gunung Kelud saja kami mampu kok menangani seluruhnya. Ini karena statusnya adalah bencana kabupaten bukan nasional,” kata dia.

Sedangkan untuk proses relokasi sementara dan relokasi permanen juga akan diberikan pemerintah provinsi sedangkan tanah oleh disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Untuk solusi berikutnya, diharapkan Perhutani dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait tanaman yang paling bagus untuk masyarakat, yakni memiliki nilai ekonomis seperti jahe tetapi memiliki akar tunjang yang kuat, sehingga bisa menahan air. Atau, tanaman tetap jahe, tetapi diberikan tanaman-tanaman tegakan yang mampu menjadikan tanah kuat dan tidak longsor.

Soekarwo juga menyatakan bencana longsor ini sebagai bencana tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya, cukup ditangani kabupaten dan provinsi, sedangkan pemerintah pusat melakukan pendampingan dan memfasilitasi, misalnya memberikan pelatihan-pelatihan bagi korban. (fik/dwi)