Ini Sikap Risma Terkait Transportasi Online di Surabaya

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengakui, selama ini dia lebih memilih tidak berkomentar soal perdebatan mengenai keberadaan transportasi berbasis aplikasi atau online di Indonesia, termasuk di Surabaya.

“Aku bukannya tidak mendukung kemajuan. Tapi sebagai kepala daerah, aku harus adil,” ujarnya kepada wartawan saat berada di ruang kerjanya, Rabu (22/3/2017).

Untuk mendukung pernyataannya, dia mencontohkan, dirinya baru saja meminta Kepala Dinas Kominfo Surabaya agar membuat aplikasi smartphone yang memungkinkan orangtua mengetahui perkembangan anak di sekolah.

“Guru nanti melaporkan perkembangan anak sehari-hari, nanti diunggah ke aplikasi, sehingga orangtua bisa lihat melalui handphone. Jadi, aku bukan alergi kemajuan,” katanya.

Risma menjelaskan keberatannya atas keberadaan angkutan online di Surabaya selama ini. Sebagaimana kota lain di Indonesia, Surabaya juga memiliki angkutan umum dalam trayek.

Dengan adanya transportasi online di Surabaya, berarti muncul moda transportasi lain yang tidak terbatas trayek, bisa mengambil penumpang di mana saja, dan bebas ngetem di manapun.

“Harusnya, kalau sudah online kan enggak perlu ngetem. Ini letak tidak adilnya,” ujar Risma.

Angkutan umum di Surabaya, kata Risma, walaupun tanpa keberadaan transportasi online tetap saja mati.

Sebab menurutnya, keberadaan mereka sudah kalah dengan mudahnya warga Surabaya mendapatkan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

“Mungkin kalau dulu napasnya (sopir angkot) tinggal 25 persen, sekarang tinggal 2 persen kali (dengan adanya transportasi online,red),” katanya lalu tertawa.

Karena itu, Risma menegaskan Pemkot Surabaya akan mengikuti poin-poin di dalam Permenhub 32/2016 yang akan mulai berlaku mulai 1 April mendatang.

“Karena kasihan mereka (sopir angkutan umum konvensional,red),” ujarnya.

Untuk tujuan melindungi para sopir angkot inilah Risma ingin mempercepat pembangunan Angkutan Massal Cepat di Surabaya.

Sebab bila transportasi di Surabaya sudah tertata rapi, masyarakat akan tertarik untuk menggunakannya kembali.

“Nah kalau itu sudah jalan, kami kan ada rencana menggaji sopir ini sebagai pegawai kontrak atau outsourcing,” katanya.(den/ipg)