Pemerintah Segera Bereskan Hambatan Ekspor Furniture

Dalam waktu 3,5 tahun ke depan, nilai ekspor furnitur dan kerajinan (craft) dari kayu dan rotan diperkirakan akan dapat menyentuh USD 5 miliar. Target yang cukup tinggi ini dapat diwujudkan asalkan berbagai masalah yang ada saat ini turut dibenahi. Sebagai gambaran, nilai ekspor furnitur dan kerajinan pada tahun 2015 mencapai USD 2,6 miliar.

Hal di atas disampaikan Soenoto Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) saat menyampaikan laporan pada Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Tahun 2017, Sabtu (11/3/2017) di Jakarta International Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat.

HIMKI yang sebagian besar anggotanya merupakan pengusaha UKM yang berasal dari berbagai daerah mengeluhkan berbagai macam regulasi yang menghambat. “Kita juga harus terus memangkas regulasi-regulasi.

Oleh karena itu HIMKI mengundang Menteri Dalam Negeri supaya aturan-aturan di daerah tidak diplintir-plintir, ada pungli yang dibungkus dengan regulasi,” kata Soenoto.

Regulasi-regulasi yang menghambat tersebut tidak hanya berada di Kementerian Dalam Negari. Oleh karena itu, HIMKI ingin menyampaikan berbagai masalah tersebut kepada menteri-menteri terkait.

Jika permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada para menteri terkait, Soenoto berjanji nilai ekpor USD 5 miliar tersebut akan terwujud. “Saya pertaruhkan, kalau 3,5 tahun lagi, USD 5 miliar tidak tercapai. Saya mundur jadi ketua umum HIMKI,” ucap Soenoto.

Soenoto mengingatkan bahwa Vietnam sebuah negara yang baru merdeka pada tahun 1976 dengan jumlah penduduk hanya 2/6 dari jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayahnya hanya 1/6 luas wilayah Indonesia memiliki nilai ekspor furnitur sebesar USD 6 miliar.

“Ini memalukan sekaligus memilukan. Tapi kami, khususnya dari HIMKI yakin 1000 persen dengan Presiden Jokowi, Menteri Perindustrian-nya Pak Airlangga Hartarto. Insya Allah target USD 5 miliar akan tercapai,” ujar Soenoto.

Menanggapi keluhan dari Ketua Umum KIMKI tersebut, Joko Widodo Presiden mengatakan bahwa pertemuan antara asosiasi, menteri-menteri, bahkan dengan dirinya selaku presiden memang perlu dilakukan.

“Saya kira masalah-masalah itu akan kita selesaikan dengan baik. Tanpa ketemu, terutama pelaku-pelaku usaha, saya kira sulit kita mencarikan solusi,” kata presiden.

Hal ini disampaikan Presiden karena memang masih banyaknya masalah dan problem yang menghambat pelaku usaha sehingga perlu dicarikan solusi, termasuk pemberian insentif bagi industri di tanah air.

“Itulah yang sedang kita proses, kita lakukan, ada yang sudah (diperbaiki). Hal berkaitan produksi, produktivitas, dan ekspor, inilah yang akan terus kita dorong,” janji presiden.(jos/iss/fik)