Banyak Politisi Bantah Terlibat Kasus KTP Elektronik, KPK Siap Buktikan Dakwaan

Sejumlah nama politisi anggota DPR periode 2009-2014 dan pejabat pemerintah, disebut terlibat kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik.

Nama-nama seperti Setya Novanto, Gamawan Fauzi, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly dan Ade Komarudin, ada dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, yang dibacakan Jaksa Penuntut di Pengadilan Tipikor, Kamis 9 Maret 2017.

Karena merasa dakwaan itu tidak berdasarkan​ bukti, sebagian dari mereka yang disebut terlibat dan menerima aliran dana langsung membantah.

Menanggapi gelombang bantahan itu, Febri Diansyah Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihaknya siap membuktikan dakwaan di dalam persidangan.

Febri juga berharap, pihak-pihak yang diduga terlibat, mau bekerja sama dengan KPK, untuk mengusut tuntas kasus KTP Elektronik.

“Selama 13 tahun KPK bekerja, bantahan dari pihak yang disebut dalam dakwaan sudah sering terjadi. Tapi, kami tidak terganggu dengan bantahan itu,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

Dalam membangun konstruksi dakwaan, lanjut Febri, KPK selalu berdasarkan informasi dan bukti-bukti. Hal yang sama juga dilakukan dalam menyusun dakwaan kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.

“Jadi, silahkan saja kalau ada pihak-pihak yang membantah. KPK sebagai penegak hukum punya kewenangan dan kewajiban memperdalam informasi,” imbuhnya.

Febri menambahkan, dalam berbagai kasus juga banyak pihak yang awalnya membantah, tapi kemudian berubah pikiran.

“Kalau memang ada anggota DPR dan penyelenggara negara yang diduga terlibat (kasus KTP Elektronik) mau kooperatif dengan KPK, itu akan lebih baik buat mereka,” tegas Febri.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun ini sudah sekitar tiga tahun ditangani KPK.

Di samping merugikan keuangan negara, kasus yang berlangsung sekitar tahun 2011-2012 juga sangat merugikan masyarakat dalam urusan data kependudukan. (rid/dwi)