Perguruan Tinggi Swasta Diminta Perbanyak Riset Pangan

Soekarwo Gubernur Jawa Timur meminta agar pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Timur, melakukan rekonstruksi pendidikan sesuai dengan perekonomian global.

Dengan demikian, pendidikan akan membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo saat membuka Musyawarah Wilayah V Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jawa Timur, di Hotel Santika Jl. Raya Gubeng Surabaya, Sabtu (11/2/2017).

Oleh karena itu, lanjut Pakde Karwo, PTS harus mampu melihat jenis pendidikan yang ditawarkan kepada mahasiswanya. Kemampuan tersebut diyakininya akan memenangkan pertarungan di era global ini.

Dicontohkan, saat ini struktur tenaga kerja di Jawa Timur 36,49 persen bergerak di bidang pertanian, 21,01 persen perdagangan, dan 14,47 persen bidang industri. Sementara itu, sebagian besar penduduk Jawa Timur adalah petani dengan kontribusi terhadap PDRB hanya 13,31 persen, jauh dibanding dengan industri yang kontribusi terhadap PDRB sebesar 28,92 persen.

Ketimpangan ini antara lain disebabkan kurangnya dunia pendidikan dalam mendukung sektor pertanian. Untuk itu, langkah utama pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melakukan moratorium SMA dan meningkatkan rasio SMK, dengan perbandingan 30 persen SMA dan 70 persen SMK.

Dengan langkah tersebut, diharapkan angkatan kerja Jatim dapat lebih terserap di dunia kerja, khususnya industri.

PTS diharapkannya, juga dapat mewadahi siswa-siswa luaran SMK yang telah mempunyai ketrampilan untuk masuk ke politeknik-politeknik.

Ditambahkan, jebakan pada negara-negara emerging countries termasuk Indonesia, untuk menjadi negara maju yaitu kurangnya know-how, yang akan terjawab dengan pengembangan pendidikan vokasional.

“Selain itu PTS juga perlu melakukan riset-riset pengembangan komoditi pertanian, seperti kedele, jagung, dan beras,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo mengingatkan laju pertumbuhan penduduk Jatim tahun 2016 sebesar 0,610 dan total fertility rate sebesae 1,946. Artinya, Jatim berhasil dalam mengendalikan pertambahan penduduknya, yang berimplikasi terhadap keberadaan 332 PTS di Jatim.

Oleh karena itu, agar PTS di Jatim mau membuka kelas di luar daerah Jatim, sebab tidak akan semua PTS mencapai break event point.

Sementaran itu, Budi Jatmiko Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menjelaskan, dari sebanyak 12.000 PTS di Indonesia, 243 PTS yang bermasalah atau sangat kecil jumlahnya.

Terhadap PTS-PTS tersebut, lanjutnya, telah diketahui orangnya dan diharapkan mendapatkan hukuman berat oleh pengadilan.

“Apa yang dilakukan orang-orang tersebut menjadikan jeleknya nama perguruan tinggi swasta,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Budi Jatmiko mengharapkan agar para PTS diberikan kewenangan Pemerintah untuk membuka pendidikan S2 dan S3. Keberhasilan Malaysia hingga seperti ini, antara lain, karena mencetak banyak lulusan S2 dan S3.(ana/fik)